Paguyuban Jawa Tengah dalam Lintas Sejarah 1995-2022, oleh ANIF PUNTO UTOMO

Berawal dari Kantor Sekneg

Siang itu, pertengahan 1995, di sebuah ruangan dingin ber-AC, lima orang yang berpakaian kantoran, asyik berbincang sembari minum teh hangat. Semuanya tampak santai. Terkadang terlihat tertawa bersama. Mereka berbicang-bincang menggunakan bahasa Indonesia, sesekali diselingi guyonan dengan kalimat berbahasa Jawa.

‘’Kami diundang oleh pak Sutji untuk membicarakan tentang perlunya paguyuban masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jabotabek,’’ begitu ketika AZ Gunawan menceritakan pertemuan tersebut.

Pertemuan dilakukan di kantor Sekretariat Negara (Sekneg) di Jalan Veteran 17-18 Jakarta Pusat. Gunawan merupakan salah satu dari lima orang yang ada di ruangan itu. Keempat lainnya adalah R.S. Sutjiharto, Drs. H. Haditopo Djasman, H. Syamsu Mardjono SE, dan Mugiono. Siang itu mereka berembug menjajagi kemungkinan untuk mendirikan paguyuban yang menaungi orang-orang Jawa Tengah yang tinggal di Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi).

Sutjiharto, pria kelahiran Temanggung itu berdinas di Departemen Perhubungan (sekarang Kementerian Perhubungan), ia mantan pejuang yang tergabung dalam Tentara Pelajar di zaman perang dengan Balanda; Haditopo yang juga kelahiran Temanggung berdinas di kantor Sekretariat Negara; AZ Gunawan berprofesi sebagai bankir; Mugiono berdinas di militer; dan Syamsu Mardjono seorang wiraswasta. Tiga yang disebut terakhir sama-sama lulusan SMA B Semarang. Jadi kelimanya asli dari Jawa Tengah. Ide awal pertemuan itu muncul dari Sutjiharto. Ia punya keinginan untuk bisa berbuat sesuatu bagi masyarakat Jawa Tengah, khususnya yang merantau ke Ibukota dan sekitarnya. Setiap tahun jumlah orang Jawa Tengah di Jabotabek terus bertambah.

(Empat dari lima perintis PJT. Kiri ke kanan: Sutjiharto, Haditopo Djasman, Syamsu Mardjono, AZ Gunawan)

Saat itu diperkirakan ada empat juta orang Jawa Tengah dengan beragam profesi yang tinggal di Jabotabek. Mereka berasal dari 35 kabupaten/kota di Jawa tengah. Dari jumlah jutaan tersebut tentu ada belum beruntung dalam kehidupannya. Ibukota terkadang tak seindah yang digambarkan orang, kehidupan begitu keras, mereka yang tidak siap dan tidak punya keterampilan mudah tersingkir. Masalahnya, di kampung halaman sendiri sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga tak ada pilihan lain kecuali berjudi dengan nasib di Jakarta. Membantu masyarakat Jawa Tengah yang belum beruntung di Jakarta nantinya menjadi salah satu tujuan jika paguyuban terbentuk. Berdasar keinginan itu, kemudian Sutji menghubungi Haditopo yang sudah lama dikenalnya karena urusan kantor. Keduanya juga aktif di paguyuban daerah masing-masing. Sutji meskipun lahir di Temanggung, tetapi lebi lama tinggal di Semarang, sehingga ketika di Jakarta ia menjadi ketua paguyuban Semarang. Sementara Haditopo aktif di Paguyuban Temanggung dan juga ketua Pasman (paguyuban alumni SMA Negeri) Temanggung.

Pembicaraan kedua tokoh itu klop. Mereka merasa keterikatan para perantau harus dipererat dengan saling bantu-membantu. Lantas agar lebih banyak ide-ide yang muncul Sutji dan Haditopo sepakat mengundang beberapa warga asal Jawa Tengah yang memiliki kepedulian sama untuk mematangkan rencana pendirian paguyuban Jawa Tengah tersebut. Dimana lokasi pertemuan yang representatif? Sutji minta kesediaan Haditopo untuk menjadi tuan rumah, itu artinya pertemuan diadakan di kantor Sekneg.

Haditopo dengan senang hati menerima permintaan itu. Waktu pertemuan ditentukan pada siang hari. Dari situ lantas Sutji mengundang koleganya untuk ikut pertemuan membahas rencana pendirian paguyuban Jawa Tengah. Kala itu Sutji menghubungi Mugiono yang sudah sering bersua dengannya. Mugiono merasa perlu untuk mengajak rekannya yang lain agar pertemuan menjadi lebih hidup. Maka Mugiono minta izin untuk mengajak teman dekatnya dari almamater yang sama, Syamsu dan Gunawan. Sebelum pertemuan, ketiga orang yang baru bergabung tersebut sudah di-sounding bahwa agenda pertemuan adalah menjajagi kemungkinan didirikan paguyuban untuk orang Jawa Tengah. Dengan begitu apa yang dibicarakan menjadi lebih fokus, tidak lari kemana-mana.

Pertemuan berlangsung sersan, serius tapi santai, dan langsung pada intinya yakni apa langkah yang segera dilakukan untuk merealisasikan pendirian paguyuban tersebut. Masing-masing mengutarakan pendapatnya tentang pentingnya paguyuban yang nenaungi perantau dari Jawa Tengah di Jabotabek. Diakhir pertemuan beliau berlima, para penggagas, sepakat untuk mendirikan paguyuban yang steril dari kepentingan politik praktis dan bersifat nirlaba. Nama paguyuban yang sudah dikantongi adalah: Paguyuban Keluarga Besar Jawa Tengah. ‘’Bapak- bapak sekalian, pertemuan ini akan menjadi bagian dari sejarah pendirian oragnisasi paguyuban Jawa Tengah milik kita semua,’’ kata Sutji mengakhiri pertemuan.

Catatan: Ketika buku ini ditulis, dari lima sekawan perintis pendirian PJT tinggal AZ Gunawan yang masih berkesempatan mengawal perjalanan PJT. Empat penggagas lainnya sudah mendahului kita semua. Dalam jajaran Pengurus PJT 2017-2022, Gunawan masih berkenan menjadi salah satu dari 12 anggota Dewan Pembina PJT. Dalam setiap kegiatan besar yang diselenggarakan PJT, pria kelahiran Semarang 5 Juli 1935 itu selalu hadir memeriahkan acara. Bahkan terkadang hadir lebih dulu dibanding pengurus harian.

Ketika PKB Jateng Berdiri

Gagasan pendirian paguyuban masyarakat Jawa Tengah di Jabotabek terus menggelinding. Respon positif masyarakat perantau Jawa Tengah semakin menambah semangat para perintis untuk segera merealisasikannya. Apalagi beberapa tokoh nasional asal Jawa Tengah juga memberikan dukungan penuh pembentukan organisasi paguyuban tersebut. Bahkan sebagian dari mereka memang sudah menunggu-nunggu kehadiran paguyuban semacam ini.

Paralel dengan persiapan pembentukan organisasi, sosialisasi akan dibentuk organisasi paguyuban juga dilakukan sembari mencari personil yang kelak bersedia bergabung menjadi pengurus. Sutjiharto yang banyak kolega di TNI Angkatan Laut melakukan sosialisasi, menyusul ke angkatan-angkatan yang lain. Tak kalah penting adalah sosialisasi ke paguyuban kabupaten/kota dari Jawa Tengah yang sudah lebih dulu berdiri.  Rapat-rapat pembahasan mulai dilakukan dengan melibatkan semakin banyak peserta. Pertemuan nonformal bisa dimana saja, sedangkan untuk rapat resmi lebih sering dilaksanakan di Kantor Perwakilan Jawa Tengah (sekarang Kantor Penghubung) di Jl Darmawangsa, Kebayoran Baru dan di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Setiap kali rapat selalu muncul ide-ide segar, tak terkecuali juga guyonan-guyonan khas Jawa Tengah.

Di dalam serangkaian persiapan pembentukan organisasi juga sekaligus dibentuk tim perumus yang menggodok Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Tim AD/ART haruslah pribadi yang kuat dalam membuat visi misi dan paham dengan keinginan didirikannya oerganisasi paguyuban. 

(Pertemuan pada 16 Desember 1995 untuk mematangkan program kerja PKB Jateng di Kantor Penghubung Jawa Tengah Jl Darmawangsa VIII/26v Kebayoran Baru. Kiri ke kanan: Syamsu Mardjono, Sutjiharto, Haditopo, Anton Sumartono)

Tokoh yang tepat menjadi komandan tim menurut peserta rapat adalah Sutjiharto. Semua setuju. Sutji pun langsung membentuk tim khusus membahas AD/ART. Rapat besar terakhir untuk menuntaskan pembahasan pendirian paguyuban Jawa Tengah dilaksanakan di pendopo Jawa Tengah TMII pada 14 Oktober 1995. Rapat tersebut mengerucutkan hasil dari rapat yang digelar sebelumnya dan memutuskan bahwa tanggal 6 November 1995 dijadikan hari lahir paguyuban masyarakat Jawa Tengah di Jabotabek. Nama paguyuban disepakati: Paguyuban Keluarga Besar Jawa Tengah (PKB Jawa Tengah).

Secara aklamasi peserta rapat memilih Sutjiharto yang sejak awal menginisiasi pertemuan pembentukan paguyuban menjadi ketua umum. Tak ada yang menyanggah, tak ada yang keberatan. ‘’Ketika ada yang mengusulkan nama pak Sutji sebagai ketua, semua menyetujui, tidak ada yang menolak,’’ kata Gunawan. ‘’Setujuuuu!’’ begitu koor suara ketika menyetujui Sutjiharto menjadi ketua pertama, dan diakhiri dengan tepuk tangan. Tak berapa lama setelah terpilih menjadi ketua umum periode 1995-2000, Sutjiharto membentuk tim pengurus harian yang totalnya berjumlah 63. Dalam susunan pengurus ia didampingi Haditopo sebagai Sekretaris Umum dan AZ Gunawan sebagai Bendahara Umum. Syamsu yang juga penggagas membantunya di posisi sebagai Ketua Bidang Humas. Di bawah Syamsu inilah pada tahun berikutnya hadir majalah ‘Borobudur’ yang secara resmi diterbitkan oleh PKB Jawa Tengah.

Dalam jajaran Penasihat terdapat tokoh dan pejabat tinggi seperti Soesilo Sudarman (saat itu Menteri Koordinator Bidang Politik), Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Siswono Yudohusodo (Menteri Transmigrasi dan PPH), Haryono Suyono (Menteri Negara Kependudukan/Ketua BKKBN), Sukamdani Sahid Gitosardjono (pengusaha), Mohammad Hasan (pengusaha), dan Prof Sayogyo (ilmuwan). Kemudian di deretan Pembina tercatat Suryadi Soedirja (Gubernur DKI Jaya), Suwardi (Gubernur Jawa Tengah), R. Museno (Wagub DKI Jaya), dan Anton Sumartono (Kepala Kantor Perwakilan Pemca Tk 1 Jawa Tengah).

Terdapat 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga secara teknis terdapat pula 35 paguyuban. Mereka adalah: Paguyuban Keluarga Kodya Semarang, Kodya Surakarta, Kodya Salatiga, Kodya Magelang, Kodya Tegal, Kerukunan Keluarga Besar Eks Banyumas, KKB Cilacap, KKB Banjarnegara, KKB Purbalingga, Peguyuban Keluarga Kabupaten Semarang, Kendal, Grobogan, Demak, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Magelang, Kebumen, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, Pekalongan, Tegal, Brebes, Batang, dan Pemalang. Namun saat itu belum semua paguyuban kabupaten/ kota bergabung karena masih ada yang belum bisa dihubungi. Bahkan kalau ada paguyuban pun, ada yang belum mewakili secara resmi paguyuban kabupaten/ kota, karena masih ada yang berupa paguyuban kesenian dari kabupaten tertentu, atau paguyuban alumni SMA dan sebagainya. Namun setidaknya saat itu sudah 24 paguyuban apapun bentuknya yang bisa mewakili kabupaten/kota.

Seperti termaktub dalam AD/ART PKB Jawa Tengah yang ditandatangani 6 November 1995 tertulis bahwa bentuk organisasi adalah Paguyuban. Paguyuban ini merupakan wadah kegiatan dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi bagi warga Jabotabek yang berasal atau pernah domisili di daerah provinsi Jawa Tengah. Tertulis pula, PKB Jateng didirikan selain nonpolitik dan nirlaba juga bersifat swadaya masyarakat, inde- penden, sukarela, serta dilandasi rasa persaudaraan, kegotong-royongan, dan kepedulian. Dari situ harapannya akan mempertebal rasa kekeluargaan dan persaudaraan sesama perantau Jawa Tengah di Jabotabek. Selain itu juga akan tergalang kerjasama sesama perantau di berbagai profesi untuk meningkatkan kualiatas sumberdaya manusia dan kesejahteraan perantau.

Kedudukan peguyuban berkantor pusat di Jakarta dengan mempunyai perwakilan yang ditentukan oleh pengurus. Masa kepengurusan, baik di tingkat pusat maupun wilayah ditetapkan lima tahun. Pemilihan ketua yang digelar setiap lima tahun sekali dilakukan pada saat digelar Musyawarah Besar Paguyuban. Acara keguyuban besar yang diselenggarakan pengurus pada masa awal adalah halal bil halal pada Maret 1996 di Istora Senayan. Ribuan orang hadir untuk bersilaturahmi, termasuk para tokoh asal Jawa Tengah. Pertemuan berlangsung meriah, hangat, dan penuh rasa kekeluargaan. Sekat-sekat antara pejabat dan masyarakat biasa lebur ketika sudah bertemu dengan sesama warga Jawa Tengah. Perhelatan semakin meriah dengan penampilan dalang tersohor Ki Mantep Sudarsono.

Dari PKB Jateng Menjadi PJT

Tidak banyak yang tahu bahwa nama PJT tidak dipakai sejak berdiri. Seperti ditulis di bab sebelumnya, sebelum menjadi PJT nama paguyuban orang Jawa Tengah adalah PKB Jateng. Pada Mubes III PKB disepakati bahwa nama PKB Jateng diubah menjadi PJT Jabodetabek. Mubes III PKB Jateng diselenggarakan pada September 2007 di hotel Sahid Jakarta. Sebagaimana Mubes sebelumnya, pada Mubes III yang paling mendapat perhatian adalah pemilihan ketua paguyuban. Namun sebelum acara puncak pemilihan, digelar dulu sidang komisi yang terdiri atas Komisi Pertanggungjawaban Pengurus PKBJT 2000-2007, Komisi AD/ART, Komisi Program Umum, dan Komisi Anggaran dan Belanja Organisasi. Dalam Komisi AD/ART salah satu yang dibahas adalah perubahan nama organisasi Paguyuban Keluarga Besar Jawa Tengah (PKBJT). Narasi yang disampaikan oleh komisi tersebut bukan perubahan, namun penyempurnaan nama. Entah siapa yang pertama kali mengusulkan, tetapi saat itu beredar nama baru yang diusulkan adalah Paguyuban Jawa Tengah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi (PJT Jabodetabek).

Ada penekanan Jabodetabek karena paguyuban ini sebagaimana niatan awal adalah hanya melingkupi anggota para perantau yang ada di Jabodetabek, tidak di seluruh Indonesia. Karena itu pula sampai saat ini tidak ada PJT di wilayah lain kecuali hanya di Jabodetabek. Penamaan PJT Jabodetabek dipandang lebih simpel dan mudah diucapkan. Nyaris tidak ada perdebatan ketika perubahan nama itu dibahas di komisi. Begitu juga ketika disampaikan di sidang pleno, tidak banyak respon dari peserta sidang. ‘’Tidak ada peserta yang keberatan dengan perubahan nama itu,’’ kata Untung RS yang saat Mubes itu digelar dia menjadi Sekretaris PKB Jateng. Palu keputusan pleno diketok, nama organisasi secara resmi diubah dari PKB Jateng menjadi PJT Jabodetabek. Jadi tercatat bahwa sejak kepemimpinan Bibit Waluyo, dia bukan lagu ketua umum PKB Jateng melainkan ketua umum PJT Jabodetabek.

Sampai tahun 2010, penyebutan PJT Jabodetabek di majalah Borobudur masih terus beredar. Dalam sebuah artikel di majalah Borobudur Edisi Juni 2010 misalnya ada tulisan berjudul ’14 Tahun Paguyuban Jawa Tengah Jabodetabek’. Di beberapa tulisan juga disebut lengkap.Namun lama-kelamaan, akhiran Jabodetabek terdilusi. Dalam berbagai kegiatan dan juga di majalah Borobudur, sebutan yang sering diucapkan adalah PJT, tanpa Jabodetabek. Barangkali karena lebih mudah diucapkan. Lagi pula penyebutan Jabodetabek tidak terlampau signifikan. Akhirnya sampai sekarang yang akrab ditelinga adalah PJT.l

 

Para Ketua Selama Seperempat Abad

Kepengurusan Tingkat Pusat dan Wilayah dengan masa tugas selama lima tahun sejak pengangkatannya.’’ Begitu kalimat yang tertuang dalam AD/ART Tahun 1995 Bab VI tentang Masa Jabatan Pengurus. Pergantian pengurus di tingkat pusat dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan musyawarah besar (Mubes). Mengikuti AD/ART tersebut, genap lima tahun setelah PKB Jawa Tengah berdiri, diselenggarakan Mubes II PKB Jawa Tengah tahun 2000 di Anjungan Jawa Tengah TMII (Mubes I adalah saat pendirian organisasi). Hadir dalam Mubes tersebut para pembina, pengurus, dan anggota. Dari pembina terlihat R Museno, kemudian dari pengurus tampak di antaranya Sutjiharto, Haditopo, Gunawan, Mardjono, Untung RS, dan beberapa anggota yang aktif terlibat. Agenda utama Mubes adalah memilih siapa pengganti Sutjiharto. Sebetulmya dari pengurus dan anggota masih menginginkan agar ia tetap menjadi komandan PKB Jawa Tengah, tetapi Sutjiharto tidak bersedia. Dia merasa sudah cukup menjadi perintis sekaligus pendiri, dan mengantarkan PKB Jawa Tengah sebagai organisasi paguyuban yang eksis. Dalam kepemimpinannya anggota paguyuban semakin bertambah dan dikenal pula oleh para pejabat terutama yang berasal dari Jawa Tengah.

Siapa yang menggantikan Sutjiharto? Saat itu budaya pemilihan belum seperti sekarang yang mengandalkan voting satu orang satu suara. Zaman itu yang lebih membudaya adalah musyawarah mufakat. Musyawarah adalah proses yang dilakukan untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Mufakat adalah keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Pemilihan ketua PKB Jateng tahun 2000 memilih sistem musyawarah dan mufakat.

Ketua PJT. Serah Jarum Jam: Sutjiharto (1995-2000), Museno (2000-2007), Bibit Waluyo (2007-2012), Sardjana (2012-2017), Leles Sudarmanto (2017-2022)

Dalam Mubes sempat beredar beberapa nama calon ketua, tetapi pada akhirnya mengerucut ke satu nama yakni Museno. Selama ini Museno intens berkomunikasi dengan pengurus, banyak pula nasehat-nasehat yang diberikan, terutama ketika masih menjadi wakil gubernur DKI Bidang Kesra.

"Kami sudah banyak mengenal dan beliau pantas menjadi ketua PKB Jateng,’’ kata Gunawan.

Ketika kemudian nama Museno diajukan dalam Mubes, tidak ada yang menolak. ‘’Setuju!’’ begitu suara dari peserta rapat. Namun Museno tidak serta merta menerimanya. Dia mensyaratkan nanti kalau sudah menjadi ketua, pengurus yang dibentuk harus aktif membesarkan organisasi. Tanpa kerjasama dan peran aktif pengurus organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Persyaratan itu ia sampaikan langsung ke peserta Mubes yang kelak sebagian besar juga akan dijadikan pengurus. ‘’Saya mau jadi ketua kalau dibantu oleh saudara- saudara semua. Kita semua harus aktif,’’ kata Museno. ‘’Setuju. Kami siap membantu.’’ Suara dari peserta hampir bersamaan. (Pada gilirannya ketika kepengurusan sudah berjalan, hanya sedikit pengurus yang memenuhi komitmen untuk aktif dalam rapat dan kegiatan organisasi).

Museno lahir di Surabaya pada 1938. Meskipun lahir di Jawa Timur tetapi masa kecil sampai remaja banyak tinggal di Jawa Tengah mengikuti ayahnya seorang polisi yang sering berpindah willayah tugas. Ia pernah tinggal di Kudus, Pati, Semarang, Kebumen, Wonosobo, dan Magelang. Tidak heran kalau kemudian Museno banyak terlibat di paguyuban berbabagi kota/ kabupaten seperti Semarang, Pati, dan lain-lain. Pada 1991 Museno menjadi wakil gubernur DKI Jaya. Saat itu ada tiga wakil yang mendampingi gubernur Wiyogo Atmodarminto yakni Basofi Sudirman (bidang pemerintahan), Muhammad Rais (bidang ekonomi dan pembangunan), dan Museno (bidang kesejahteraan rakyat). Tak lama setelah dilantik menjadi wakil gubernur, pangkat Museno naik menjadi brigadir jenderal.

Kepemimpinan Museno sesuai periodisasi harusnya berakhir tahun 2005 (2000-2005), tetapi karena suatu sebab baru diadakan Mubes III pada September 2007. Ada perpanjangan waktu dua tahun. Dalam Mubes III ini sekalian akan memilih ketua baru menggantikan Museno yang sudah sejak awal sudah tidak bersedia lagi melanjutkan kepemimpinannya sebagai ketua. Mubes III ini cukup istimewa, karena diselenggarakan besar-besaran di hotel Sahid. Acara puncak berupa pemilihan ketua dilaksanakan secara voting. Terdapat dua kandidat yang bersaing yakni Drs Sumaryoto dan Letjen TNI (Pur) Bibit Waluyo. Sumaryoto adalah seorang pengusaha, sedangkan Bibit merupakan Panglima Kostrad periode 3 Juli 2002 sampai 3 November 2004.

Pemilik hak suara dalam voting adalah ketua paguyuban kabupaten/kota dan beberapa pengurus PJT eksisting. Detailnya pemegang hak suara yang hadir adalah 24 orang dari pengurus paguyuban kabupaten/kota dan 3 orang dari unsur pengurus. Kedua tim memiliki tim sukses yang aktif melakukan sosialisasi sehingga suasana Mubes menjadi lebih hangat dan meriah. Masing-masing tim sukses berjuang mengkampanyekan kandidatnya. Ada yang anggota tim yang kampanye secara terang-terangan, ada pula tim yang bergerilya ke pemegang suara. Kedua kandidat juga diberi kesempatan menyampaikan visi-misi. Ketika perhitungan suara berlangsung, suasana cukup tegang. Jumlah suara masing-masing calon susul menyusul. Hasil akhirnya, 12 suara memilih Sumaryoto, 13 suara memilih Bibit, dan 2 suara tidak sah. Panitia pemilihan pun langsung mengetok palu sembari memutuskan bahwa Bibit Waluyo terpilih sebagai ketua PKB Jateng periode 2007- 2012. Bersamaan dengan itu di Mubes III ini pula nama paguyuban PKB Jateng diubah menjadi PJT Jabodetabek.

Belum genap satu tahun menjabat, Jawa Tengah mengadakan pilihan gubernur (Pilgub). Bibit yang pernah menjadi Pangdam IV/Diponegoro maju dalam Pilgub Jateng berpasangan dengan Rustriningsih. Bibit unggul dalam pemilihan suara sehingga ditetapkan menjadi gubernur Jawa tengah periode 2008-2013. Sejak itu ketua PJT dikendalikan oleh Sutrisman sebagai ketua pelaksana harian. Sutrisman merupakan profesional di BUMN. Sutrisman mengawal seluruh kegiatan PKB Jateng sampai periode Bibit berakhir. Meskipun posisinya sebagai palaksana harian, namun Sutrisman tidak menemui banyak kendala dalam melakukan berbagai kegiatan. Agenda kegiatan terakhir adalah menyelenggarakan Mubes IV di gedung LIPI. Mubes berlangsung meriah dan dihadiri seluruh perwakilan paguyuban kabupaten/kota di Jawa Tengah. Acara yang paling ditunggu adalah pemilihan ketua PJT periode 2012-2017. Saat itu suasana tak kalah hangat dibanding pemilihan ketua periode sebelumnya. Terdapat tiga kandidat yang bersaing yakni Sutrisman, Prof Sardjana, dan Erman Suparno (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2005-2009).

Kampanye berjalan seru. Janji-janji mulai berhamburan. Saat itu dalam kampanye salah satu calon ketua menjanjikan apa yang diistilahkan dengan ‘Janji Laki-laki’. Persaingan cukup keras dan pemilihan pun berjalan ketat. Sampai akhirnya berkat ‘Janji Laki-laki’ dalam perhitungan suara Sardjana mendapatkan suara terbanyak. Dokter yang juga menjadi guru besar di UIN Jakarta itu resmi terpilih menjadi ketua PJT periode 2012- 2017. Namun ketika sudah saatnya menjalankan roda organisasi, rupanya Sardjana terlalu disibukkan oleh pekerjaannya. Banyak kegiatan PJT yang tidak berjalan. Apalagi janji yang disampaikan di kampanye tidak terwujud sehingga memancing kegeraman para pengurus dan anggota. Program yang dijalankan tersandera oleh situasi yang kurang sehat di organisasi. Menginjak ke masa berikutnya, Mubes V dilaksanakan di Universitas Terbuka Jakarta. Sebagaimana Mubes sebelumnya, saat yang paling dinanti adalah pemilihan ketua PJT Periode 2017-2022. Ketua pada periode ini akan menghadapi tantangan berat karena harus membangunkan kembali kepercayaan dan kegiatan PJT yang pada periode sebelumnya menyurut.

Saat itu ada tiga kandidat yang bertarung yakni Sutrisman, Slamet Sutrisno, dan Leles Sudarmanto. Ketiga nama itu bukan comotan dari luar, tetapi merupakan aktivis PJT sehingga sudah banyak dikenal oleh para peserta Mubes. Dalam pemilihan ketua muncul dua pandangan, apakah akan dilaksanaka secara musyawarah-mufakat atau pemilihan langsung. Masing-masing pihak memiliki argument kuat, sehingga mengantung untuk memutuskannya, dilakukanlah pertemuan setengah kamar yang melibatkan Purbadi, Sutrisman, Slamet Sutrisno, AZ Gunawan, Totok Sugiyarto, Markum, Nagus Muhammad, dan Didik Agus Budiarto. Setelah melewati diskusi yang hangat, diputuskan pemilihan ketua melalui voting. Ketua terpilih harus mendapatkan suara 50 persen+1. Jika pada putaran pertama belum ada yang memenuhi, maka dua teratas dipertandingkan lagi di putaran dua.

Pemilik suara yang berhak mencoblos adalah pemegang mandat dari paguyuban kabupaten/kota (35 suara), pengurus lama (3 orang), pembina (1 suara), penasehat (1 suara). Pada putaran pertama, ternyata tidak ada yang menembus separuh dari total suara. Sutrisman mendapat 7 suara, Slamet Sutrisno (14 suara), dan Leles (17 suara). Untuk itu dua urutan teratas dipertandingkan lagi di putaran dua: Slamet Sutrisno vs Leles. Suasana semakin hangat. Dalam waktu yang sempit, masing-masing tim sukses berusaha sekuat tenaga untuk mengampanyekan jagoannya. Mereka terutama mendekati pemilik suara yang pada putaran pertama memilih Sutrisman. Beberapa belas menit kemudian dilakukan voting putaran kedua. Hasilnya Slamet Sutrisno mendapatkan 15 suara dan Leles memperoleh 23 suara. Dok! Diputuskan Leles Sudarmanto terpilih menjadi ketua umum PJT periode 2017-2022.

Romantika Majalah Borobudur

Siang itu, 22 November 1996, tampak beberapa pengurus Paguyuban Keluarga Besar Jawa Tengah berada di ruang rapat di percetakan PT Margi Wahyu Jakarta. Hari itu, mereka menyerahkan materi majalah yang sudah siap untuk dicetak. Ini menjadi salah satu momen bersejarah bagi paguyuban yang baru terbentuk setahun sebelumnya. Materi majalah yang siap cetak itu adalah majalah Borobudur, sebuah majalah yang diterbitkan oleh PKB Jateng. Hadir dalam pertemuan itu pengurus teras PKB Jateng di antaranya Haditopo, Syamsu Marjono, Sumardi Harsyah, Joko Winarto dan Samidi Sunupratomo. Sepekan kemudian, majalah yang dinanti-nanti itu terbit dengan tanda No 1 Tahun 1 – Desember 1996. Wajah berseri-seri diperlihatkan oleh pengurus ketika majalah tiba di sekretariat PKB Jateng dan masing- masing memegang majalah yang sudah dinanti- nantikan tersebut. ‘’PKB Jateng memasuki tahun kedua dalam usianya, kiranya telah melangkahkan geraknya dengan sangat cepat ialah menerbitkan majalah berkala dengan nama Borobudur,’’ kata Sutjiharto, ketua paguyuban dalam sambutannya di majalah tersebut.

Masih kata Sutjiharto, majalah Borobudur diharapkan menjadi sarana komunikasi dan informasi yang mendekatkan warga asal Jawa tengah dimana pun mereka tinggal dan bermukim, dengan daerah dari mana dia berasal. Diharapkan pula majalah ini menjadi sarana informasi dan komunikasi dua arah oleh masyarakat dan lembaga pemerintah, serta lembaga swasta. Sejak kepengurusan PKB Jateng terbentuk memang ada keinginan untuk menerbitkan majalah sebagai sarana komunikasi antarwarga Jawa Tengah di perantauan. Pada masa itu, majalah menjadi sarana favorit bagi organisasi untuk rutin berkomunikasi dan mengabarkan segala kegiatan yang dilakukan kepada anggota. Setelah sekian bulan digodog, keinginan itu terwujud setahun kemudian dengan terbitnya ajalah Borobudur.

Edisi perdana terbit dengan kover berlatar belakang warna kuning ketela polos dan terdapat foto profil Sukamdani Sahid Gitosardjono, pengusaha nasional yang berasal dari Solo. Tagline yang berada di bawah nama majalah tertulis: Meningkatkan ekonomi dan kepedulian sosial sert melestarikan khazanah budaya bangsa. Beberapa judul tulisan yang ditampilkan di kover adalah: Sukamdani, Wirausahawan yang Sukses; Nasihat Ki Lurah Semar, Goro-goro; dan Supemen AD/ART dan Pengurus PKB Jateng. Tertulis di bagian bawah: Pengganti Ongkos Cetak per Eksemplar Rp 3.000,- Jumlah halaman tercatat 48 (diluar kover). Di edisi ini juga memuat foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh PKB Jateng selama setahun sejak berdiri. Beberapa foto yang terpajang di galeri foto di antaranya acara halal bihalal PKB Jawa Tengah di Istora Senayan, acara gelar kesenian di TMII, dan foto-foto mengenai pertemuan rencana pendirian organsiasi dari mulai awal pembahasan sampai kepastian pendirian organsiasi di kantor penghubung maupun di TMII.

Di deretan pengasuh terlihat, Pelindung/Penasihat: Drs H Anton Sumartono dan R.S. Sutjiharto; Pembina: Drs Haditopo dan F.X. Hadi Sarmanto; Ketua Pengarah: H Syamsu Mardjono S.E; Ketua Penyunting/ Penanggungjawab: Drs H. Sriyono Sumanto; Pimpinan Usaha: Sumardi Harsyah; Penyunting Pelaksana: S Suryosurarso, Samidi Sunupratomo; M. Hadimismanto, Djoko Winarto; Sekretaris Penyunting: Yanie Soewignyo, Ernawati; Reporter : Tin Supratiawati, Mujiono, Priyatmo; Sirkulasi dan Iklan: Tabah Dikariana, Raiman. Alamat Redaksi di Jl Dharmawangsa VIII/26 Kebayoran Baru, Jakarta.

Mengapa majalah dinamai Borobudur? Mengutip salah satu tulisan di halalam-4 yang ditulis Syamsu Mardjono: Borobudur adalah nama candi yang bangunan megahnya merupakan salah satu dari keajaiban dunia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan terletak di provinsi Jawa Tengah,sehingga lambang provinsi tersebut juga menonjolkan Borobudur. Oleh karena itu keagungan Borobudur kita lestarikan menjadi nama majalah yang dikeluarkan PKB Jateng.

Di sampaikan pula bahwa majalah Borobudur direncanakan terbit setiap bulan sekali tiap tanggal 6. Harapannya, majalah Borobudur dapat konsisten terbit dengan dorongan semangat guyub, kerjasama, uluran bantuan, dukungan dan tekad besar yang dilandasi keinginan berbuat sebaik mungkin dari segenap warga Jawa Tengah di Jabotabek. Untuk mendukung penerbitan secara rutin di dalam majalah diselipkan pula formulir berlangganan. Majalah terbit dapat secara rutin setiap bulan. Ini perlu diapresiasi, karena tidak banyak, bahkan sangat sedikit, paguyuban yang mampu menerbitkan majalah secara rutin. Biasanya terbentur pada waktu pengerjaan dan dana operasional. Namun majalah Borobudur tetap konsisten, setidaknya bisa dilihat bahwa November 1997 misalnya terbit majalah No 12, itu berarti bahwa sejak Desember 1996-November 1997 terbit rutin tiap bulan. Bahkan sampai April 1998 masih rutin terbit tiap bulan.

(Beberapa edisi majalah Borobudur, sempat dilakukan pergantian logo. Kiri atas adalah edisi pertama No 1 Tahun 1 Desember 1996.)

Rubrikasi yang disajikan variatif dan dinamis. Selain mengabarkan kegiatan PKB Jateng juga mengabarkan tentang kegiatan paguyuban kabupaten/kota di Jakarta, ada yang mengabarkan pembangunan di daerah. Rubrik yang membahas tentang budaya Jawa hampir tak pernah ketinggalan. Sesekali juga ada cerita cekak (cerita pendek) berbahasa Jawa. Cerita tentang kisah perwayangan juga sering menghiasi majalah.

Pada beberapa penerbitan pernah banyak tulisan tentang pembangunan dan pencapaian di berbagai daerah. Mulai dari berita pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, pembangunan masjid, penghargaan yang diterima, sampai pada panen raya. Ada pembaca yanga mengkritisi mengapa tidak banyak memberitakan tentang aktivitas organisasi dan kegiatan perantau, masukan itu diterima dengan senang hati dan langsung diakomodasi.

Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, semua penerbitan mulai kesulitan untuk bisa bertahan. Bahkan penebitan komersial banyak yang gulung tikar. Harga kertas naik berkali-kali lipat karena merosotnya rupiah terhadap dolar, sementara pemasang iklan tidak ada karena hampir semua perusahaan bangkrut. Semua berusaha untuk tetap bertahan di tengah situasi yang tidak menentu. Borobudur tak lepas dari kesulitan tersebut, namun tetap berusaha terbit. Konsekuensinya jumlah halaman yang biasanya 48, pada edisi Maret 1998 hanya 32. Pada bulan berikutnya, ketika krisis tidak juga usai dan harga kertas tetap tinggi, majalah Borobudur yang semula tersaji dengan kertas HVS 75 gram terpaksa diganti dengan kertas koran yang lebih murah. Dengan kertas koran, jumlah halaman bisa kembali ke 48 dan harga tetap Rp 3.000,-

Di dalam perjalanan, rutinitas penerbitan mulai terganggu. Majalah Borobudur tidak terbit rutin tiap bulan, tetapi tetap berusaha konsisten hadir untuk warga Jawa Tengah. Setidaknya sampai PJT dipimpin oleh Bibit Waluyo (dengan Plt Sutrisman) majalah masih terbit. Pada masa kepemimpinan Bibit, tagline majalah Borobudur diubah menjadi : Media mBangun Desa. Pada era kepemimpin Sardjana di PJT, majalah Borobudur istirahat panjang, tidak terbit. Vakum selama lima tahun. Kala itu bukan hanya majalah yang vakum, tetapi juga hampir semua kegiatan PJT jalan di tempat, kecuali mudik bersama yang sudah menjadi kegiatan rutin tahunan dan ditunggu-tunggu warga Jateng di Jabotabek.

Kemudian ketika Leles tampil sebagai ketua PJT, Borobudur sempat terbit lagi dua edisi. Pertama Edisi IX Tahun 2017 yang merupakan edisi khusus terkait dengan terpilihnya Leles sebagai ketua baru berikut jajaran pengurusnya. Berikutnya Edisi X tahun 2018 dengan laporan khusus ‘Para Jenderal di PJT’ yang mengulas tentang peran jenderal asal Jawa Tengah dalam kiprahnya sebagai anggota dan pengurus PJT. Sayang, pendanaan untuk bisa terbit di edisi berikutnya tersendat. Di sisi lain zaman sudah berubah, publikasi cetak sudah tergeser oleh online dan media sosial. Akhirnya edisi tersebut sampai buku ini terbit menjadi edisi terakhir.

Siapa saja pemimpin redaksi majalah Borobudur? Pada edisi pertama No 1 Tahun 1-Desember 1996, pemimpin redaksi adalah H Sriyono Sumanto. Saat itu sebutannya bukan pemimpin redaksi melainkan Ketua Penyunting/Penanggungjawab. Kemudian pada edisi No 6 Tahun 1-Mei 1997 ada pergantian pemimpin redaksi yang dijabat oleh Syamsu Marjono (sebutannya masih Ketua Dewan Penyunting). Memasuki masa kepemimpinan Bibit sebagai ketua PJT, majalah Borobudur terbit Juni 2010. Pada terbitan kali ini pemimpin redaksi dipegang oleh RA Supriyadi, sebutannya bukan lagi ketua dewan penyunting melainkan sudah pemimpin redaksi. Pada terbitan ini pula logo majalah Borobudur diubah.

Pada Edisi IV Tahun 2012 dibentuk Team Penerbitan Majalah Borobudur melalui SK PJT. Tim tersebut dipimpin oleh Leles Sudarmanto. Tim ini bersifat ad hoc karena RA Supriyadi (pemimpin redaksi) dan Sriyono Sumarto (wakil pemimpin redaksi) wafat sehingga ada kekosongan pengelolaan. Di dalam tim ini pemimpin redaksi dipegang oleh Muh Hadi. Sampai dengan Edisi VII Tahun 2012, dalam boks pengelola majalah masih tertulis Team Penerbitan Majalah Borobudur. Baru mulai VIII Tahun 2013 tidak ada lagi boks yang berisikan tim penerbitan, semua sudah melebur dalam boks pengelola majalah. Muh Hadi menjadi pemimpin redkasi sampai edisi terakhir yang terbit tahun 2018.

Mudik Bareng

Arus Mudik Stasiun Tanah Abang tahun 1990an. Sepanjang hari itu suasana ramai luar biasa cenderung semrawut, tidak beraturan. Ribuan orang tumplek blek di stasiun yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa kota besar di Jawa. Kursi besi karatan yang disediakan untuk duduk tak mampu menampung calon penumpang. Sebagian besar duduk di lantai sambil mengawasi tas dan kardus bawaan mereka. Teriakan orang dewasa, rengekan anak kecil, dan tangisan bayi bersahutan menjadi satu. Ya. Mereka, ribuan orang itu adalah para perantau dari Jawa, utamanya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta yang akan mudik naik kereta ekonomi. Hari raya Idul Fitri tinggl beberapa hari lagi. Semua berebut dapat naik kereta sesegera mungkin agar cepat sampai kampung halaman. Ada yang sudah mengantongi tiket, tak sedikit yang nekat tanpa tiket. Mereka rela berjam-jam kepanasan menunggu kereta yang akan memberangkatkan ke kampung.

Kala itu, penjualan tiket tidak dibatasi sesuai dengan jumlah tempat duduk. Ada tiket duduk dan tiket berdiri, harga sama, siapa cepat dia dapat. Ada juga yang nekat tidak beli tiket. ‘’Nanti bayar kondektur di atas,’’ kata penekat. Jadi di dalam kereta yang dapat tiket duduk berarti duduk di kursi, sedangkan yang tiket berdiri silakan berdiri atau duduk di sembarang tempat, bisa di lorong tengah tempat lalulintas jalan, bisa di lorong antar-gerbong, atau kadang ada yang tega di toilet yang rata-rata sudah tidak berfungsi.

Suasana dalam kereta ekonomi sangat panas, tidak ada AC, adanya kipas angin yang itu pun sebagian besar rusak, tak lagi bisa berputar. Untuk bisa masuk ke dalam kereta harus berjuang keras, berdesak- desakan, berebut, saling sikut, saling dorong. Jika ada keluarga membawa bayi atau balita, maka orangtua naik dulu, nanti sang bayi masuk lewat jendela yang setengah terbuka. Begitulah suasana mudik lebaran jika naik kereta ekonomi. Harga diri sebagai manusia seolah sudah runtuh.

Melihat kondisi yang mengenaskan PKB Jateng berkeinginan untuk memberikan mudik gratis bagi warga Jawa Tengah di Jabotabek. Bukan hanya gratis, tetapi juga tidak perlu antre membeli karcis dan berdesak-desakan di kereta. Keinginan tersebut merupakan wujud dari kepedulian paguyuban terhadap masyarakat Jawa Tengah yang kurang beruntung di perantauan. Tanpa melalui perdebatan panjang, program mudik gratis segera direalisasikan. Kegiatan yang dikemas dengan nama Program Mudik Bersama itu dimulai tahun 1999 ketika PJT dipimpin Sutjiharto. Pengurus saat itu berpikir keras bagaimana bisa meringankan beban masyarakat Jateng yang hidupnya pas-pasan bisa mudik secara lebih manusiawi. Mudik naik kereta memang saat itu favorit untuk masyarakat kelas bawah karena harga tiketnya yang murah, meskipun jika sudah sampai calo harganya juga naik.

Hasil rapat pengurus memutuskan memberikan mudik gratis lewat moda kereta api karena dipandang sudah familier dengan masyarakat yang dituju. Apalagi Sutjiharto berdinas di Departemen Perhubungan yang merupakan induk PJKA (sekarang KAI). Sutjiharto pun segera melakukan koordinasi dengan PJKA untuk menyewa dua gerbong buat pemudik dengan pemberangkatan stasiun Tanah Abang.

‘’Pendanaan saat itu mandiri, dari anggota dan pengurus yang memiliki rezeki lebih,’’ kata Gunawan yang saat itu ikut sibuk mengurus mudik gratis tersebut.

Pada hari pemberangkatan beberapa pengurus teras mengantar pemudik di stasiun. Senyum gembira merekah dari para pemudik yang mendapatkan tiket kereta gratis. Tak henti-hentinya mereka mengucapkan terimakasih kepada PJT yang telah memberikan fasilitas istimewa kepada perantau yang belum begitu beruntung secara ekonomi. Pengurus yang mengantar terharu dengan wajah ceria dari pemudik. Dari kesuksesan program tersebut, Mudik Bersama dijadikan program tahunan. Pelaksanaan dari tahun ke tahun terus menerus disempurnakan agar memberi kenyamanan lebih baik kepada pemudik dan juga agar semakin banyak pemudik yang diberangkatkan. Pada masa awal, pemberangkatan pemudik lewat kereta masih dominan.

Koordinasi yang dilakukan pengurus, baik koordinasi lintas paguyuban maupun dengan Kantor Penghubung Jawa Tengah, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot juga terus disempurnakan. Antusiasme masyarakat untuk mudik bareng terus meningkat. Koordinasi lintas instansi untuk saling bekerjasama semakin solid ketika Bibit menjadi gubernur Jawa Tengah, sehingga pengelolaannya juga menjadi lebih baik. Moda transportasi bergeser dari kereta menjadi bus. Bentuk kerjasama PJT dengan Pemprov dan Pemda adalah pertama Pemprov Jawa Tengah sebagai penyedia bus, pembuat regulasi kegiatan mudik lebaran gratis, serta sebagai koordinator pengadaan bus dan penentuan lokasi kegiatan. Kedua kabupaten/kota sebagai penyedia bus dan peserta mudik serta pelaksana di lapangan yang mengkoordinir pemberangkatan sampai di kota tujuan. Ketiga PJT sebagai pelaksana lapangan bertindak sebagai koordinator dalam hal perekrutan peserta, sekaligus fasilitator komunikasi antara paguyuban dan Pemda masing-masing.

(Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberang- katkan pesrta mudik gratis PJT pada April 2022)

‘’Mudik Bersama adalah salah satu program utama PJT yang digelar setiap tahun dalam rangka memberi bantuan transportasi secara gatis, aman, nyaman bagi warga Jawa Tengah di perantauan khususnya bagi pekerja disektor informal,’’ kata Frahma Alamiarso, Sekjen PJT 2017-2022.

Frahma pernah menjadi ketua panitia Mudik Lebaran 2012. Peserta mudik meningkat dari yang awalnya hanya ratusan kini sudah belasan ribu orang. Armada angkut mayoritas bergeser ke bus dengan pemberangkatan di Museum Purna Bhakti TMII. Mudik Bersama setiap tahun selalu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Pada 2010 saja sudah hampir dua dijit pesertanya yakni 9.000 pemudik. Mereka diberangkatkan dengan 140 armada bus.

Belakangan peserta mudik sudah mencapai belasan ribu dan diberangkatkan dengan 250 bus. Hanya saja pada saat terjadi pandemi Covid-19 mudik bareng ditiadakan pada tahun 2020 dan 2021 karena ada larangan mudik dari pemerintah untuk membatasi penyebaran Covid. Saat itu banyak perantau Jawa Tengah yang sudah menunggu mudik gratis, terutama bagi pekerja informal seperti kuli bangunan, ART, tukang pijit, penjual jamu bakso dan makan lainnya, dan lain-lain.

Pada 2022 kembali program mudik diselenggarakan. Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Meskipun jumlah pemudik belum mencapai seperti mudik gratis terakhir sebelum pandemic Covid-19, namun jumlahnya masih cukup besar. Istimewanya mudik 2022 adalah bukan hanya mudiknya, tetapi PJT juga memberikan fasiitas gratis kembali ke Jakarta setelah lebaran usai. Pada 2022 tercatat 5.748 warga Jawa Tengah mudik dengan 126 bus bantuan dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, bupati/wali kota, dan Bank Jateng. Dari 35 kabupaten/kota tercatat 23 kabupaten/kota yang berpartisipasi mengirimkan bus, selebihnya tidak berpartisipasi dengan beragam alasan. Pati merupakana kabupaten yang mengirimkan bus terbanyak, 10 unit bus.

Ganjar sendiri datang untuk melepas keberangkatan para pemudik se Jabodetabek ke Jawa Tengah dengan didampingi sang istri, Siti Atikoh. Pemudik dilepas pada 28 April 2022 di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII. Sebanyak 126 bus pengangkut akan tersebar menuju 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tahap ke dua menggunakan 4 rangkaian kereta pada tanggal 29 april 2022.

Dalam kepanitiaan mudik gratis yang diketuai Sukodo tersebut persiapan dilakukan dengan sangat singkat, hanya satu minggu. Menjadi lebih repot lagi karena daftar peserta harus dikumpulkan lagi dari awal, karena data tahun yang lalu sudah tidak update. Tantangan lain adalah kurangnya armada bus karena tdk semua kabupaten/kota mengirimkan busnya. Dalam hal pembiayaan, perusahaan swasta dan BUMD juga mulai turut berpartisipasi. Bank Jateng misalnya selalu mensponsori dengan menyediakan bus untuk mengangkut pemudik, tentu dengan sedikit persyaratan. Ini menandakan bahwa konsistensi program terus terjaga siapapun ketua PJT.

Perhatian Pemkab/Pemkot terhadap warganya juga pantas diapresiasi, karena hampir seluruh 35 Pemkab/Pemkot berpartisipasi menyukseskan Mudik Bersama. Mereka masing-masing mengirim bus sesuai dengan jumlah pemudik yang berasal dari wilayahnya. Sejauh ini wilayah paling aktif dan banyak pesertanya adalah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar yang memberangkatkan belasan bus.

Bagi PJT, program Mudik Bersama memiliki nilai tersendiri yakni sebagai sarana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Jawa Tengah di Jabotabek yang kesulitan untuk mudik saat lebaran. Selain itu juga sebagai sarana bersilaturahmi dengan warga Jawa Tengah di perantauan sekaligus memupuk rasa kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan antar PJT dan warga Jawa Tengah di perantauan. Dan yang tak kalah penting adalah membangun kerjasama yang lebih erat dengan Pemprov Jawa Tengah dan seluruh Pemda Kota/Kabupaten di Jawa Tengah demi memberikan manfaat kepada warga Jawa Tengah perantauan yang masih kurang beruntung dan bekerja di sektor informal.

Gebyar Sewu

Di antara jutaan perantau dari Jawa Tengah yang bertarung dengan nasib di Jabodetabek, ada sebagian yang hidupnya belum beruntung secara finansial. Hidup pas-pasan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Perlu sentuhan dari perantau yang sudah sukses agar tidak tercipta gap yang makin tinggi antara perantau yang sudah berhasil dan yang baru berjuang. Memberikan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi mereka tentu tugas pemerintah. Namun tidak ada salahnya masyarakat turut membantu meringankan beban ataupun memberi jalan agar mereka yang belum beruntung menjadi sukses. Itulah yang dilakukan oleh PJT, yakni saling membantu di antara perantau yang mampu untuk mereka yang belum mampu. Upaya saling membantu itu dicoba diwujudkan dengan gerakan yang disebut ‘Gebyar Seribu’. Gerakan ini diinisiasi bersama oleh yayasan dan koperasi yang berada di bawah PKB Jawa Tengah. Yayasan dan koperasi didirikan secara bersamaan pada kuartal ketiga 1997. Lantaran begitu ‘kompaknya’ dua lembaga tersebut, maka rapat pertama keduanya dilakukan secara bersamaan 1 November 1997 di Padepokan Jawa Tengah TMII. Dalam pertemuan tersebut sekaligus diperkenalkan nama-nama pengurus, baik pengurus yayasan maupun pengurus koperasi.

(Dana ‘Gebyar Sewu’ yang sempat berhasil dihimpun. Daftar penyumbang dimuat di majalah Borobudur)

Sebagai ketua umum, baik di yayasan maupun koperasi adalah Agus Sudono yang saat itu dikenal sebagai tokoh perburuhan. Beberapa nama besar asal Jawa Tengah diminta menjadi pendiri dan penasehat yayasan di antaranya Subiakto Tjakrawardaja, Siswono Yudhohusodo, Sukamdani, Soesilo Soedarman, Sukamdani, Moeryati Soedibyo, Museno, dan sebagainya. Di kepengurusan koperasi sebagian juga menjadi pengurus yayasan. Konsep dari Gebyar Sewu adalah patungan bersama warga Jawa Tengah di Jadebotabek sebesar Rp 1.000 per bulan. Angka itu bukanlah jumlah mutlak, melainkan lebih pada semboyan kebersamaan, jika mau lebih besar tentunya lebih mulia. Dalam iuran tersebut yang penting adalah niat iklas dengan ikut serta bersama berbuat kebajikan lewat paguyuban. ‘’Gerakan Gebyar Sewu ini terinspirasi oleh gerakan Gebu Minang,’’ kata Gunawan yang di dalam kepengurusan yayasan sebagai Bendahara III.

Gebu Minang atau Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau seperti ditulis Wikipedia.org adalah suatu organisasi masyarakat Minangkabau yang bertujuan menghimpun dan membina potensi masyarakat Minang yang berada di perantauan di bidang ekonomi dan kebudayaan. Atas saran Presiden Soeharto saat bertemu para petani di Sumatra Barat, lantas diprakarsailah pendirian Lembaga Gebu Minang pada 24 Desember 1989 oleh beberapa tokoh Minang, seperti Azwar Anas, Awaluddin Djamin, Bustanil Arifin, Emil Salim, Harun Zain, Hasan Basri Durin, Hasyim Ning, Fahmi Idris, dan lain-lain.

Pada awalnya Gebu Minang adalah akronim dari Gerakan Seribu Rupiah Minang yang bertujuan mengumpulkan seribu rupiah dari setiap warga Minang yang ada di perantauan untuk pembangunan di kampung halaman. Belakangan akronim tersebut berubah menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang. Lembaga Gebu Minang yang berpusat di Jakarta dan telah mempunyai beberapa kantor perwakilan beberapa provinsi, bahkan mancanegara.

Gebyar Sewu dulu diharapkan bisa terus menggelinding dan besar sebagaimana Gebu Minang. Dalam operasionalnya uang sebesar Rp 1.000 tersebut akan ditampung dan dikumpulkan lewat majalah Borobudur. Setiap mereka yang menyetor akan diumumkan di Borobudur mulai bulan Desember 1997. Agar tidak tercampur dengan aktivitas yayasan dan koperasi, rekening penampungan Gebtar Sewu dibuat akun khusus.Begitu gerakan tersebut dicanangkan, secara spontanitas pada gelaran rapat pertama tersebut terkumpul Rp 1.600.000. Sebesar Rp 1.000.000 dari Paguyuban Warga Salatiga dan Rp 600.000 dari peserta yang lain. Berikutnya majalah Borobudur akan memonitor seluruh pemasukan maupun pengeluaran dana dari gerakan tersebut. Kemudian saat dilakukan rapat pengurus koperasi di TMII yang membahas program dan proyek pada 4 Desember 1997, terkumpul dana untuk Gebyar Sewu senesar Rp 515.000. dana sebesar itu berasal dari sumbangan sebanyak 10 pengurus, nilai terendah Rp 20.000 dan tertinggi Rp 100.00,-

Berikutnya saat peringatan HUT ke-2 PKB Jateng di Gedung Serba Guna Ditlog Polri Cipinang pada 27 Desember 1997, gerakan Gebyar Sewu mendapat tambahan dana sebesar Rp 421.000. dana tersebut berasal dari lelang suara atas lagu yang dinyanyikan Agus Sudono. Perolehan dana untuk Gebyar Sewu tersebut mulai diumumkan di majalah Borobudur edisi Januari 1998.

Tampaknya program Gebyar Sewu terhenti ketika terjadi krisis ekonomi 1998. Terlihat di majalah Borobudur sejak edisi Maret 1998 sudah tidak ada lagi daftar penyumbang untuk gerakan tersebut. Meski terhenti di tengah jalan, namun gerakan Gebyar Sewu sudah memancing kepedulian perantau yang sukses untuk berbagi dengan perantau yang masih berjuang. Semangat kebersamaan dan kepedulian dari Gebyar Sewu itu yang harus tetap kita rawat sampai kapan pun.

Nguri-uri Budaya Jawa

‘’Memelihara kelestarian dan meningkatkan mutu seni budaya Jawa.’’

Kalimat itu adalah salah satu tujuan pendirian PKB Jateng yang tertuang dalam AD/ART PKB Jateng Bab II, Pasal 9, Butir F. Para penyusun ADART menyadari begitu pentingnya merawat budaya Jawa agar tidak tergerus oleh inviltrasi budaya asing lewat modernisasi di berbagai bidang. Jika lalai merawat, bukan hanya budaya yang akan hilang melainkan juga kearifan lokal yang menjadi penyangga dari berkembangnya budaya pada masa lalu.

Salah satu produk budaya Jawa yang terlihat mulai terkikis adalah nama Jawa yang diberikan kepada anak-anak. Sampai pada tahun 1980-an pemberian nama dengan nama Jawa masih banyak dijumpai, namun semakin menuju abad 21 semakin sedikit nama yang menandakan bahwa dia adalah orang Jawa. Mencari anak dengan nama khas Jawa susahnya sudah seperti mencari kunang-kunang di malam hari. Dulu, mayoritas anak-anak di Jawa diberi nama oleh orang tuanya dengan nama yang berakhiran dengan huruf ‘O’. Ada Suharto, Sukarno, Margono, Sutrisno, Utomo, dan sebagainya. Ada nama khas Jawa yang banyak disandang tidak pakai ‘O’ seperti Slamet, Bambang, Sugeng, Sri, Puji, dan lain-lain. Sebagian ada nama Arab jika orangtuanya kyai atau tokoh agama seperi Aziz, Zaenudin, Ahmad, Muhlisin, Siti, dan sebagainya.

Sekarang betapa jarangnya kita mendengar nama anak-anak seperti tersebut di atas. Nama-nama itu akan hilang. Semua sudah tergantikan dengan nama ‘keren’. Jangan heran kalau di desa pun ada anak yang diberi nama ‘beri’, mungkin maksudnya ‘barry’. Nama Arab masih dipakai tetapi tidak lagi nama- nama ‘kuno’ seperti di atas, sekarang namanya Abizal, Althafunizam, Gifari, Alila, Balqis, dan sebagainya. Nama dalam budaya Jawa, bukan sekedar identitas diri, tetapi di dalamnya mengandung berbagai atribut simbolik dan nilai filosofi. Nilai filosofi yang ada berkaitan dengan pandangan hidup masyarakat dan harapan orang tua terhadap kehadiran anak. Ini yang tampaknya tidak lagi ditemui. Nama menjadi hanya sekadar nama. Mungkin terpengaruh oleh Shakespeare yang mengatakan ‘apalah arti sebuah nama’. Di sini hilanglah satu budaya.

Hilangnya nama Jawa dalam penamaan anak ini menjadi pelajaran bagi kita semua terhadap pentingnya nguri-uri budaya lokal. Apalagi seiring dengan bergesernya pemberian nama tersebut sekarang juga mulai terjadi pergeseran komunikasi yang tadinya Bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia. Ini banyak ditemui pada anak-anak yang berbicara dengan orang yang lebih tua, mungkin karena bahasa Indonesia lebih sederhana, tidak ada tingkatan kasar dan alus. Nguri-uri budaya adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam menjaga warisan leluhur Jawa yang dikemas dalam tata cara dan nilai-nilai tradisi. Jangan sampai budaya Jawa justru menjadi asing bagi orang Jawa. Atau justru sebaliknya, orang asing yang banyak mempelajari budaya citaan leluhur kita. Menjaga budaya Jawa adalah bagian dari tanggungjawab setiap generasi.

Harus diakui bahwa seiring dengan perkembangan zaman, budaya Jawa yang memiliki ritual adat istiadat yang menakjubkan mulai tergerus oleh budaya impor yang sudah mengglobal. Zaman semakin bergerak maju meninggalkan kebudayaan warisan leluhur. Budaya Jawa yang agung tidak bisa ditangkap filosofisnya oleh kalangan muda sehingga menjadi kurang menarik bagi mereka. Itulah mengapa PJT senantiasa merawat budaya dengan selalu melakukan kegiatan terkait budaya Jawa. 

Nguri-uri budaya dari warga Jawa Tengah di perantauan pertama kali dibuktikan dengan adanya gelaran wayang kulit dalam acara halal bil halal PKB Jateng di Istora Senayan pada 1996. Tidak tanggung-tanggung, dalang yang dihadirkan adalah Ki Manteb Sudarsono, dalang kondang yang banyak penggemarnya. Mungkin hanya PKB Jateng yang mengkolaborasikan acara halal bil halal dengan gelaran wayang kulit, dan semua yang hadir menikmati keduanya.

Ketika terjadi bencana letusan gunung Merapi tahun 2010, PJT menggelar pertunjukan wayang kulit dengan dalang yang sudah menjadi langganan Ki Manteb Sudarsono. Pertunjukan wayang kulit dengan lakon ‘Ismaya Menenges’ itu bertujuan ganda, yakni nguri-uri budaya lokal sekaligus penggalanagn dana untuk korban Merapi. Acara yang digelar 14 Januari 2011 tersebut dihadiri gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Wayang menjadi salah satu warisan budaya yang harus dirawat dan dilestarikan. Di tengah gempuran modernisasi budaya yang melanda kaum muda, kini semakin sedikit anak-anak muda yang mengemari wayang, bahkan kenal tokoh-tokoh dalam wayang pun hampir tidak. Jika tidak dilestarikan pagelaran wayang kulit hanya akan tinggal kenangan. Sampai sekarang beberapa peguyuban kabupaten/kota masih menggelar acara wayangan demi merawat budaya yang diciptakan nenek moyang kita. Secara lebih luas, dalam upaya nguri-uri budaya, PJT bekerjasa dengan kantor penghubung Jawa Tengah dan disertai dukungan dari Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota, setiap minggu menampilkan seni budaya masing-masing daerah di anjungan Jawa Tengah, TMII. Di situ setiap kabupaten/kota digilir untuk tampil. Dengan jumah 35 kabupaten/kota, praktis setahun masing-masing kabupaten tampil satu kali.

Acara yang popular dengan sebutan Pentas Duta Seni itu punya tujuan ganda, selain mengumpulkan masyarakat perantau di Jadebotabek juga menjadi ajang untuk merawat budaya Jawa, karena di situ ditampilkan kesenian Jawa yang akrab didaerahnya. Kabupaten Temanggung misalnya kerap menampilkan tarian jaran kepang (kuda lumping) yang sudah begitu membudaya di masyarakat. Kegiatan merawat budaya juga dilakukan lewat lomba yang terkait dengan seni budaya. Pada 14 Desember 1997 misalnya, PKB Jateng bekerjasama dengan Kantor Penghubung Jateng menyelenggarakan lomba tari jawa se-Jabotabek. Diikuti sekitar 50 peserta, lomba tari tersebut berlangsung meriah.

(Nguri-uri budaya Jawa dengan menyelenggarakan Festival Nyanyi Capursari se-Jabodetabek pada 2021)

Namun dari situ terlihat pula terlihat bahwa peserta anak-anak jauh lebih banyak dibanding remaja, ada kekhawatiran bahwa begitu menginjak remaja mereka banyak tergoda oleh budaya lain. Ketika Leles terpilih menjadi ketua PJT, sebagai rasa syukur atas terbentuknya pengurus baru dilakukan Kirab Budaya dalam rangkaian acara Pesta Rakyat Jateng pada 9 Desember 2017. Pada saat kirab tersebut Leles dan beberapa pengurus teras mengenakan atribut budaya seperti dewa-dewi pewayangan, pakaian adat, dan kesenian tradisional. Mereka berarak mengelilingi jalan utama di dalam area TMII, dimulai dari Monumen Api Panxasila dan berakhir di Anjungan Jawa Tengah.

Acara kirab dilanjutkan dengan pesta kuliner khas Jawa Tengah, bazar produk unggulan. Terakhir pada malam harinya, rangkaian Pesta Rakyat Jateng diakhiri dengan pagelaran wayang semalam suntuk dengan lakon Gatutkaca Winisuda yang dibawakan oleh Ki Dalang Sri Kuncoro Brimob. Rangkaian kegiatan terbaru dalam menguri-uri budaya adalah diselenggarakannya Lomba Campursari PJT 2021. Meski saat itu sedang dilanda Pandemi, tetapi aktivitas merawat budaya tidak pernah surut. Terdapat tujuh finalis masing-masing putra dan putri yang tampil final di anjungan Jawa Tengah, TMII. Acara yang meriah itu dilengkapi dengan penampilan grup Sri Mulat yang dimainkan oleh Tarzan, Tessy, Polo, dan Bagong.

‘’Banyak tokoh dari Jawa Tengah yang membantu kita mensinergikan kesenian demi kedaulatan republik,’’

kata Leles Sudarmanto dalam sambutannya. Sebuah sinergi yang sekaligus menjadi ajang pelestarian budaya. Hendardji Supandji sesepuh PJT yang juga ketua Pawon Semar sangat peduli dengan pelestarian budaya. Hendardji yang saat ini juga menjadi ketua Komite Seni Budaya Nusantara merasa memikul tanggunjawab besar. Beberapa kali Hendardji bersama tim kesenian memperkenalkan budaya Nusantara dengan mengadakan pertunjukan di Amerika, Eropa, Asia, Australia, dan Afrika. Ada yang atas pemintaan duta besar di negara setempat ada juga yang atas permintaan negara yang bersangkutan (Mesir). Cerita dan pertunjukan yang ditampilkan berbeda- beda tergantung dari kultur dan kesenangan masing- masing negara. Di Aljazair misalnya, karena negara itu merdeka salah satunya berkat perjuangan Presiden Sukarno lewat penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, maka Hendardji membawa pertunjukan drama tentang Sukarno. Sejauh ini respon ditiap negara sangat bagus.

Tentu yang tak kalah berperan dalam menguri- uri budaya lokal adalah majalah Borobudur. Tak sedikit tulisan yang mengulas tentang kebudayaan Jawa. Ulasan tentang wayang purwa beberapa kali muncul, cerita wayang pun turut mewarnai rubrikasi. Begitu juga cerita pendek berbahasa Jawa. Belum lagi berita-berita tentang berbagai kegiatan yang dilakukan PKB Jateng maupun paguyuban daerah ketika mementaskan pertunjukan budaya. Melestarikan budaya menjadi tugas kita bersama. 

Riwayat Koperasi PJT

organisasi semacam paguyuban lazimnya bergerak di ranah keguyuban dan sosial, tidak menyentuh komersial. Namun selalu ada yang berpikiran untuk mengoptimalkan organisasi agar juga bergerak di bidang komersial yang salah satu tujuannya untuk kesejahteraan anggota. Pada titik itulah biasanya muncul ide pendirian koperasi. Ketika PKB Jateng belum lama berdiri, pengurus mulai berpikiran untuk mendirikan koperasi. Lewat koperasi harapannya akan turut mendorong kegiatan ekonomi anggota paguyuban. Jaringan yang luas berupa perantau asal Jawa Tengah yang berposisi strategis baik di perusahaan swasta, BUMN maupun di pemerintahan dijadikan modal utama untuk mengembangkan koperasi.

Setelah melalui beberapa rapat, akhirnya koperasi PKB Jateng berdiri. Pendirian koperasi dilakukan bersamaan dengan pendirian yayasan. Koperasi diketuai Agus Sadono, yayasan juga diketuai Agus Sadono. Jajaran pengurus di bawahnya juga hampir sama. Bahkan agar lebih efisien rapat pertama kedua lembaga tersebut dilakukan bersamaan pada 1 November 1997 di Padepokan Jawa Tengah TMII. Koperasi PKB Jateng tersebut diberi nama sama dengan majalah yang diterbitkan yakni Koperasi Borobudur. Dalam susunan pengurus, sebagai penasehat terdapat nama Sukamdani S. Gitosardjono, Mooryati Soedibyo, dan Setiawan Jodi.

‘’Koperasi kita dirikan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,’’

kata Agus Sudono dalam rapat pertama yang dihadiri para pengurus seperti dikutip majalah Borobudur edisi November 1997. Koperasi Borobudur menetapkan simpanan pokok sebesar Rp 10 juta (bisa diangsur dalam waktu 10 bulan) dan simpanan wajib setiap bulan Rp 100.000 per anggota. Semua simpanan tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota. Untuk kondisi saat itu, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib terbilang besar sehingga keanggotaan tidak bisa menjangkau ke masyarakat yang justru membutuhkan kehadiran koperasi.

(Koperasi Maju Bersama yang sempat maju, tetapi hanya bertahan dua-tiga tahun kemudian tutup)

Dalam rapat pengurus yang digelar 4 Desember 1997, Agus Sudono menceritakan bahwa setelah melakukan diskusi dengan Jasindo dan Perum Pembiayaan Kredit Koperasi koperasi disarankan mencari mega proyek yang quick yielding (cepat menghasilkan). Koperasi diminta membuat proposal feasibility study, nanti dananya akan dibantu Jasindo dan Perum PKK, kebetulan dirut dua perusahaan tersebut berasal dari Jawa Tengah.

Menurut Untung RS yang sudah aktif di kegiatan PKB Jateng sejak awal, karena terjadi hal-hal yang luar biasa koperasi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Krisis ekonomi 1998 tampaknya turut menjadi salah satu penyebabnya, karena saat itu perusahaan atau koperasi yang sudah lama berdiri pun bertumbangan. Sejak itu tak terdengar lagi berita kegiatan koperasi. Satu dekade kemudian, ketika pengurus PKB Jateng sudah dua kali berganti, dan nama PKB Jateng pun sudah berubah menjadi PJT. Kala itu pengurus baru kembali berkeinginan mendirikan koperasi. Koperasi itu nantinya selain dijadikan wahana berkumpul sesama warga Jawa Tengah juga memberikan nilai tambah bagi anggota paguyuban dari sisi ekonomi. Maka kemudian berdirilah Koperasi Sejahtera Maju Bersama (SMB) pada 8 Agustus 2008.

Koperasi bentuk oleh 40 pendiri yang berasal dari berbagai paguyuban kabupaten/kota dengan latar belakang sosial yang beragam, jenis pekerjaan yang berbeda, dan tempat tinggal yang tersebar. Hal itu mencerminkan semangat kebersamaan dari anggota paguyuban yang mempunyai latar belakang beragam. Koperasi yang diketuai oleh Sumbono AR itu berkantor di Jalan TB Simatupang No 19 Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan pada 10 Agustus 2010 bertepatan dengan usia dua tahun SMB.

Sesuai AD/ART organisasi, Koperasi SMB menetapkan lima jenis unit usaha yakni simpan pinjam, jasa umum, kontruksi, perdagangan berupa penjualan barang-barang konsinyasi, dan perumahan. Untuk menjadi anggota cukup membawa KTP dan membayar simpanan pokok sebesar Rp 200.000 (bisa dicicil). Jenis usaha yang cepat berkembang adalah simpan pinjam. Dalam waktu tidak lama sudah bisa tersalur sebesar Rp 200 juta untuk sekitar 100 anggota. Sebagian ada yang mencicil pinjaman secara bulanan ada pula yang harian. Pinajaman dengan cicilan harian ini banyak dinimati para PKL, buruh harian, warung, dan sektor informal lainnya. Mereka ini kelompok yang membutuhkan modal tetapi tak punya akses ke perbankan.

Melihat animo yang begitu besar, koperasi menambah kapasitas pinjaman dengan melakukan kerjasama pendanaan. Kerjasama pendanaan dilakukan dengan perbankan, dan bank yang membuka pintu adalah BPD Jateng cabang Jakarta. Dalam kerjasama itu, jika koperasi membutuhkan dana untuk dipinjamn anggota, tinggal kontak bank yang diajak kerjasama. Selain simpan pinjam, koperasi juga melebarkan sayap bisnis ke jasa pengiriman dan jasa pembayaran via online. Selain itu juga membuka jasa terapi kesehatan yang buka tiap hari. Lokasi ketiga usaha tersebut sekalian berada di kantor koperasi. Jasa tersebut tidak hanya dimanfaatkan anggota tetapi juga orang lain.

‘’Perkembangan koperasi sudah cukup bagus karena kita Kelola secara profesioal,’’ kata Untung, sekretaris Koperasi SMB yang merangkap manajer koperasi.

Namun suatu ketika saat dilakukan rapat anggota tahunan (RAT), tiba-tiba pengawas mengambilalih pengelolaan koperasi. Pengurus yang selama beberapa tahun membesarkan tidak lagi dilibatkan. Akhirnya koperasi tidak terkelola dengan baik, sehingga banyak aset-aset yang terbengkelai. Termasuk dalam hal simpan pinjam, banyak pinjaman yang menjadi macet, karena tidak ada yang mengelola penagihan. Kali kedua, koperasi tutup.

Pada periode kepemimpinan Leles, keinginan mendirikan koperasi berkobar kembali. Beberapa kali rapat pendirian dilakukan di sekretariat PJT di Jl Kweni, Condet, Jakarta Timur. Setelah melalui serangkaian pembahasan, disepakati pendirian koperasi PJT. Pada 14 November 2017, berdirilah Koperasi Guyub Gayeng Saklawase (GGS) yang dihadiri Roni Indrawan (Kabid Pengembangan dan Penyuluhan Kemenkop dan UKM). Sebagai ketua ditetapkan Mundir Abchu. ‘’Kehadiran GGS akan memperkuat database dan kemitraan para pengusaha UMKM warga Jateng di Jabodetabek agar bisa memperoleh skema pembiayaan,’’ kata Mundir saat pendirian koperasi.

Belum ada kegiatan bisnis konkret yang dilakukan sampai saat ini. Namun legalitas dari Kementerian Koperasi dan UMKM sudah selesai. Tercatat ada 23 anggota yang sudah membayar iuran wajib. Tampaknya ada siklus sepuluhtahunan dalam sejarah koperasi yang didirikan PJT. Pertama pada 1997 (mulai aktif 1998) dan tidak berlanjut, kedua pada 2008 sudah berjalan tiga-empat tahun tetapi kemudian juga berhenti, dan ketiga tahun 2018, semoga berlanjut.

Mengasah Kepedulian di Masa Covid-19

Pandemi Covid-19 datang tanpa permisi. Virus datang dan menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia. Tiba-tiba saja ada jutaan penduduk di seluruh dunia yang terpapar, ratusan ribu di antaranya harus menghadap yang Kuasa. Rumah sakit sempat kewalahan menangani pasien yang datang secara bergelombang. Demi membatasi penyebaran virus, pergerakan masyarakat dibatasi. Buntutnya, ekonomi di seluruh dunia runtuh. Indonesia tak terkecuali. Ribuan usaha bangkrut. Jutaan orang harus menjadi penganggur karena kehilangan pekerjaan. Jutaan yang lain pendapatannnya terpangkas lebih dari separuh. Kehidupan bagi sebagian orang menjadi gelap gulita. Masyarakat perantau Jawa Tengah merasakan betul derita itu, terutama yang bekerja di sektor informal.

Tak ada pekerjaan, tak ada pendapatan. Rasa kepedulian terhadap sesama perantau Jawa Tengah muncul di pengurus PJT. Lagi pula di kala pandemi memporak-porandakan sendi kehidupan nasional menjadi kesempatan bagi PJT untuk mengambil peran untuk berpartisipasi melawan Covid-19. Tak peduli besar atau kecil peran tersebut. Pada dasarnya ada dua kelompok korban Covid-19, yakni korban langsung dan korban tak langsung. Korban langsung adalah mereka yang terpapar virus, sedangkan korban tak langsung adalah yang terkait dengan ekonomi seperti di PHK atau yang lainnya.

Keduanya menjadi sasaran bantuan PJT. Untuk membantu korban tak langsung, PJT membentuk Satgas Covid-19 pada 20 Maret 2020. Satgas yang diketuai Didik Agus Budianto itu konsentrasi untuk pembagian sembako kepada masyarakat. Satgas bekerja di lapangan dengan dibantu oleh perwakilan masing-masing paguyuban dan komunitas yang jumlahnya tak kurang dari 70 orang.

‘’Tujuan dibentuk Satgas untuk memberikan bantuan sembako dan bahan makanan yang lainnya kepada warga Jawa Tengah di perantauan khususnya Jabodetabek,’’ kata Frahma Alamiarso.

Untuk bantuan terhadap korban langsung, PJT memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk rumah sakit yang berlokas di Jawa Tengah dan pemberian vaksinasi gratis di Jakarta bagi perantau Jawa Tengah. Pada dua kegiatan ini, pemberian APB dan vaksinasi, dikoordinir oleh Bidang Kerokhanian dan Sosial PJT yang diketuai Brigjen Polisi (Purn) Markum. Kedua kegiatan tersebut, untuk korban tak langsung dan korban langsung, berjalan secara paralel.

Sebagai organisasi paguyuban, disadari bahwa PJT tidak memiliki uang kas yang besar untuk membiayai kegiatan melawan Covid-19 tersebut. Untuk itu Leles sebagai ketua dan Frahma sebagai sekjen, beserta pengurus yang lain melobi berbagai lembaga dan intansi untuk bisa bekerja sama memberikan sembako dan APD, serta melakukan vaksinasi. Keluasan jaringan dan keuletan melobi membuahkan hasil. Beberapa lembaga, pemerintah provinsi, dan kementerian memberikan kepercayaan kepada PJT untuk menyalurkan sembako, APD, dan melaksanakan vaksinasi. Untuk menjaga kepercayaan tersebut PJT berusaha semaksimal mungkin agar seluruh bantuan tepat sasaran.

Dalam pengadaan sembako, PJT menyalurkan bantuan yang diperoleh dari Kementerian Sosial, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pengadaan, PJT tidak belanja sendiri melainkan mendapatkan langsung dari vendor yang ditunjuk oleh Satgas Covid-19 Pusat. PJT tinggal mengkoordinir dan membagikan.Sembako total diberikan kepada sekitar 90.000 orang yang tersebar di Jadebotabek. Mereka yang memperoleh bantuan tersebut adalah mereka yang kondisi ekonominya di bawah rata-rata. Syarat untuk mendapatkan bantuan itu sederhana cukup membuktikan bahwa berasal dari Jawa Tengah dan ber-KTP Jadebotabek.

Mekanisme pembagiannya bekerjasama dengan korlap masing-masing paguyuban dan komunitas. Korlap sebagai ujung tombak bekerja keras mendaftar dan memverifikasi masyarakat yang layak mendapat bantuan. 

(Pembagian sembako dari PJT untuk korban ekonomi Covid-19)

Verifikasi data dilakukan bersama agar tidak salah sasaran. Selain itu pembagian sembako juga melalui Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Dalam penyaluran sembako, PJT juga bekerjasama dengan Pegadaian menyalurkan 1.000 paket sembako senilai Rp 100 juta lewat program Bantuan Bina Lingkungan Pegadaian. Dalam kapasitas ini, PJT mendistribusikan ke warga yang benar-benar membutuhkan. Kerjasama berlanjut dengan Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih (YPP) Indosiar menyalurkan 2.000 paket sembako dan 14.000 masker untuk pelaku seni yang terkena dampak pandemi Covid 19. Acara yang di hadiri oleh direktur utama Indosiar Imam Sujarwo dan Leles Sudarmanto selaku Ketua Umum PJT yang di dampingi oleh Sekretaris Jenderal Frahma Alamiarso dan ketua satgas Didik. Leles juga melobi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memberikan bantuan sembako kepada warga Jawa tengah di Jabodetabek. Merespon permintaan tersebut Ganjar mengirim 26.000 lebih paket sembako pada warga perantauan ber-KTP Jateng di Jabodetabek.

Bantuan dikirim langsung dari Jawa Tengah via PT POS Indonesia, Pemberian APD dilakukan ketika pada 2020 itu hampir semua rumah sakit di Indonesia kekurangan APD. Maklum saja, pandemi ini datang begitu mendadak, tidak ada kesiapan untuk menyediakan APD. Setiap rumah sakit hanya mempunyai stok yang disesuaikan dengan kebutuhan normal, ketika kondisi tidak normal, mereka kehabisan APD. Padahal APD menjadi syarat mutlak bagi tenaga medis dalam mengadapi pasien Covid-19.  PJT lantas beriniatif mengumpulkan dana khusus untuk bentuan APD. Dalam waktu tidak lama terkumpul Rp 50 juta untuk pembelian APD berupa masker, sarung tangan, face shield, zanitiser. Beberapa rumah sakit di Jawa Tengah yang dikirim bantuan adalah RSUD Temanggung, RSUD Magelang, RSUD Purbalingga, RSUD Boyolali, RSUD Sukoharjo, dan RSUD Pemalang. Pendistribusiannya kerjasasama dengan pihak vendor penyedia APD, langsung diantar ke masing-masing RSUD.

Berikutnya untuk vaksinasi, PJT bekerjasama dengan Pemda Provinsi DKI, Sentra Vaksin Aprindo, dan Sentra Vaksin Sinergi Sehat. Pelaksanaan vaksinisani dilakukan tiga kali. Vaksinasi ke-1 di GOR Otista Jakarta Timur, dihadiri oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Forkompinda DKI. Vaksinasi ke-2 di GOR Cilandak Jakarta Selatan, dihadiri oleh Walikota Jaksel Plt Bp. Isnawa Aji dan Forkompida Jaksel. Vakasinasi ke-3 adalah vaksinasi booster dilaksanakan di RS. Ridwan Meuraksa, Jakarta Timur. Menjadi kepuasan tersendiri dari para pengurus ketika bantuan yang diberikan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Tengah di Jadebotabek. Kepedulian terhadap korban Covid-19 merupakan bagian dari ruh dibentuknya PJT hampit tiga dekade lalu. Pandemi Covid-19 memang telah menyengsarakan banyak orang, tetapi di balik itu juga memberi peluang bagi masyarakat yang lain untuk mendapatkan pahala dari membantu mereka yang kesusahan.

Perjalanan Legalitas

Pemilihan ketua umum PJT di Mubes IV pada 2012, pada saat kampanye peserta Mubes minta agar siapaa pun yang terpilih menjadi ketua periode 2012-2017 harus menyelesaikan legalitas organisasi. PJT yang sudah berusia lebih dari dua dekade saat itu bergerak tanpa legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai organisasi besar sudah semestinya memiliki legalitas lengkap. Ketiga kandidat menyepakati permintaan tersebut. Semua menyadari pentingnya legalitas sehingga akan segera mendaftarkan ke kementerian terkait jika terpilih menjadi ketua. Begitu salah satu kandidat sudah terpilih, disusunlah prioritas program, salah satunya pengurusan legalitas. Namun di tengah jalan, berbagai program yang sudah disusun tidak berjalan dengan baik, termasuk legalitas ke Kemenhukam.

‘’Kita mengurus legalitas sampai Kesbangpol DKI Jakarta,’’ kata Slameto yang menjadi Sekjen periode kepengurusan 2012-2017.

Saat itu kepengurusan sampai Kesbangpol sudah dirasa cukup karena dari situ sudah mendapat pengakuan dari Pemprov untuk menjadi anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Selain itu juga sudah cukup untuk bisa menarik dana CSR perusahaan. Slameto mengurus sendiri semua persyaratan, dari A-Z ke Kebangspol. Mulai dari menyiapkan cap basah, plang papan nama, bendera Pataka, dan KTP para dari pembina dan pengurus. Saat itu disiapkan tujuh KTP yakni Museno, Wiranto, Sarjana, Slameto, Suwandi, Slamet Sutrisno, dan Hartono. Alamat organisasi yang dipasang plang disepakati di rumah Slameto di Jl Bakti, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sampai kepengurusan Sudjana berakhir, status legalitas masih sampai Keebangpol. Karena itu kepengurusan berikutnya mendapat mendat kembali dari anggota untuk menyelesaikan legalitas sampai ke Kemenhukam. Bentuk legalitas yang tepat untuk paguyuban adalah Perkumpulan. Legalitas sebuah perkumupulan tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Tapi kemudian peraturan itu diubah lewat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Dalam aturan tersebut pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Legalitas PJT dari Kemenhukam

Perlu diketahui juga bahwa ada perkumpulan yang tidak berbadan hukum yang merupakan suatu organisasi massa. Perkumpulan tidak berbadan hukum (Kemenhukam) ini didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri dan tunduk pada aturan sebagai berikut yang terkait dengan Organisasi Massa (Ormas). Perkumpulan ini disebut Ormas.

‘’Kita perlu memiliki legalitas perkumpulan agar dalam melaksanakan program kerjanya lebih mudah, seperti dalam hal mencari sponsor,’’ kata Frahma.

Frahma mengurus legalitas beberapa bulan setelah pengurus baru periode 2017-2022 terbentuk. Sebagaimana Slameto yang mengurus di Kesbangpol, Frahma juga mengurus A sampai Z untuk legalitas PJT ke Kemenhukam. Persyaratan dasar seperti fotokopi JPT pengurus, alamat Sekretariat, NPWP Organisasi disiapkan dengan baik. Kali ini alamat secretariat adalah Jl. Kweni no 25 A, Condet, Balekambang, Jakarta Timur.

Rupanya untuk mengurus sampai selesai tidak gratis, PJT perlu mengeluarkan Rp 3 juta sampai urusan selesai. Sekitar satu bulan urusan legalitas selesai. PJT sudah resmi menjadi organisasi berbadan hukum perkumpulan per 3 Maret 2018. Nama resmi sebagaimana tercantum di Kemenhukam adalah: Perkumpulan Perantau Jawa Tengah. 

Onodu, Onotu, Ojolit

Menjadi pengurus organisasi nirlaba, khususnya paguyuban membutuhkan niat yang tulus. Apalagi jika sejak awal sudah menjadi kesepakatan bahwa paguyuban steril dari kepentingan politik, sehingga apa yang dilakukan adalah benar-benar pengabdian. Pengabdian untuk kebermanfaatan bagi anggota dan lingkungan. Menjadi pengurus paguyuban adalah bagian dari keinginan untuk memberikan manfaat bagi orang lain.

Dalam sebuah hadist tertulis ‘’sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain’’. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun posisinya, jika dalam kehidupannya tidak memberikan manfaat bagi orang lain berarti hanya menyia-nyiakan hidup. Kata orang bijak, hidup harus bermakna. Untuk menjadi bermakna harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Seseorang yang memiliki ambisi politik sah-sah saja menjadi ketua paguyuban. Namun ketika terpilih, tidak boleh membawa organisasi sebagai organ politiknya. Kepentingam politik hanya sesaat, namun bekas-bekas perseteruan terkadang tidak begitu saja terhapus. Politik akan menjadikan polarisasi dalam tubuh organisasi. Karena itulah PJT sebagai organisasi sebagaimana keinginan para pendiri harus steril dari politik praktis.

Setiap personal yang menjadi pengurus paguyuban, termasuk PJT, rata-rata sudah bersedia mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Baik itu berkorban waktu, tenaga, pikiran, maupun dana. ‘’Syarat menjadi pengurus, apalagi ketua, harus ‘onodu, onotu, ojolit,’’ kata Muh Hadi yang menjadi pengurus PJT sejak era kepemimpinan Museno, dan pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Borobudur.

"Onodu adalah ono duit, ada uang". Menjadi pengurus organisasi peguyuban tidak dibayar, namun justru akan mengeluarkan dana dari kantong pribadi. Kegiatan operasional untuk menggerakkan organisasi tak jarang harus ditalangi oleh pengurus. Beberapa kegiatan paguyuban rata-rata tidak menghasilkan dana tetapi lebih cenderung mengeluarkan dana. Dana untuk kegiatan terkadang diperoleh dari donatur (biasanya pengurus turut berkontribusi) atau dari sponsor (jika ada nilai komersialnya).

"Onotu. Ono wektu, ada waktu". Jika serius menjalankan organisasi, maka harus mengalokasikan waktu khusus untuk organisasi. Pada setiap kegiatan- kegiatan idealnya ketua harus hadir di tengah-tengah anggota, jika kegiatannya banyak otomatis waktu juga banyak tersita. PJT menaungi puluhan paguyuban kabupaten/kota dan puluhan komunitas yang jika melakukan kegiatan acap kali mengundang pengurus PJT. Harus ada waktu yang dialokasikan.

"Ojolit. Ojo pelit, jangan pelit". Jika menjadi ketua oragnisasi sosial berperilaku pelit, organisasi tidak akan jalan. Organisasi membutuhkan uang operasional, dan sejauh ini sangat sedikit organisasi paguyuban yang memiliki kas cukup untuk mengongkosi kegiatan yang melibatkan pengurus. Mau tidak mau, ketua secara otomatis akan mengeluarkan dana pribadi untuk kegiatan organisasi.

PJT pernah terjebak dalam memenuhi onodu. Ini terjadi ketika dilakukan pemilihan ketua PJT periode 2012-2017 dimana ada tiga kandidat yang berkompetisi yakni Sutrisman, Sardjana, dan Erman Suparno. Saat itu pada masa kampanye muncul istilah yang kemudian menggegerkan yakni ‘Janji Laki-laki’. Ceritanya ketika persaingan kandidat terlihat ketat dan makin memanas, forum anggota menantang apakah para calon bersedia mengalokasikan dana pribadi buat kegiatan organisasi. Bukan untuk menggaji pengurus melainkan murni untuk menjalankan roda organsaisi. Bagaimana pun organisasi akan berjalan dengan banyak kegiatan jika ada dana yang cukup. Di tengah suasana kampanye pemilihan yang hangat, Sudjana menjanjikan akan menggelontorkan dana Rp 100 juta untuk organisasi jika terpilih. Sontak saja janji itu mengagetkan peserta sekaligus menggoda mereka yang memiliki hak pilih. Janji dana yang kemudian dikenal dengan ‘Janji Laki-laki’ itu tidak detil diungkapkan.

Bukan itu saja janjinya. Seperti ditulis di majalah Borobudur edisi IX Tahun 2017, masih ada janji lain yang ditebar di antaranya membiayai sekretariat, melegalkan paguyuban ke notaris, membantu koperasi Rp 25 juta per bulan dan membiaya penerbitan majalah Borobudur Rp 25 juta per bulan. Janji yang menggiurkan. Pemilik hak suara terpesona. Sudjana pun terpilih menjadi ketua. Begitu terpilih dan organsiasi sudah mulai bergulir dengan ketua dan pengurus baru, realiasasi janji dana tersebut tidak langsung mengucur. Ditunggu berhari- hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tetap saja belum turun. Sebagian besar pengurus dan anggota menjadi resah dan mulai menagih janji laki-laki tersebut. Sudah ditagih pun tetap belum juga keluar.

Rupanya menurut pendukung Sardjana ada perbedaan pengertian terkait dana tersebut. Di satu sisi, janji memberikan dana Rp 100 juta tersebut diucapkan secara jelas tanpa ragu-ragu untuk kegiatan PJT, tanpa syarat. Janji itu dipegang erat oleh para peserta Mubes. Mereka berpikiran dengan reputasi yang sudah ia bangun, tidak mungkin kandidat akan mblenjani janji jika terpilih. Janji adalah janji. Apalagi tim suksesnya turut kasak-kusuk meyakinkan peserta.

Di pihak pendukung beralasan bahwa dana Rp 100 juta itu semacam dana abadi yang nanti setelah tidak lagi menjadi ketua dananya ditarik lagi. Nah selama periode kepemimpinannya, PJT mendapatkan dana dari bunga dari dana ‘abadi’ tersebut. Namun diakui bahwa hal itu tidak diungkapkan secara gamblang ketika kampanye. Nah karena perbedaan pendapat tersebut tidak juga mendapatkan titik temu, dana yang dijanjikan tidak keluar. Bukan itu saja, janji-janji lain yang disampaikan saat kampanye juga tidak ada satu pun yang terealisasi. Konsekuensinya, suasana di organisasi menjadi tidak sehat. Muncul perkuburan, terutama kubu yang mendukung ketua dan kubu yang tidak mendukung karena janjinya tidak ditepati.

Persoalan lain, Sardjana tidak punya waktu untuk mengurus PJT. Onotu di sini terciderai. Ia terlihat setengah hati, tidak aktif menggerakkan organisasi sehingga menunjuk wakil ketua Suwandi untuk menjalankan roda organisasi. Kasus ‘Janji Laki-laki’ ini menjadi penting untuk dijadikan pelajaran bagi PJT. Sebagai organisasi paguyuban, di dalam Mubes yang memilih ketua umum, peserta jangan terlena dengan janji-janji yang terlalu muluk. ‘Onodu, Onotu, Ojolit’ bukan dijanjikan, tetapi dilaksanakan.

Para Menteri dan Jenderal di Balik PJT

Jabodetabek merupakan miniatur Indonesia. Semua suku yang ada di Indonesia ada di Jadebotabek. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote. Sangat beragam. Dan tentu yang relatif dominan adalah dari Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur). Ada jutaan perantau Jawa Tengah (berikut turunannya) yang menetap di Jabodetabek. Mulai dari kelas bawah, menengah, sampai kelas atas, bahkan kali ini presiden juga dari Jawa Tengah, Solo tepatnya, Presiden Joko Widodo. Profesinya pun tentu beragam, mulai dari pemulung, office boy, direktur, dirjen, sampai menteri. Mulai dari pengusaha mikro sampai konglomerat. Di ketentaraan mulai dari yang berpangkat kopral sampai jenderal.

Di kepengurusan PJT juga begitu. Meskipun rentangnya tidak selebar di masyarakat umum, namun tetap beragam mulai dari kalangan menengah-bawah sampai atas. Dan yang menarik adalah selalu saja ada para petinggi negeri yang turun gunung menjadi pengurus di PJT maupun di paguyuban kabupaten/ kota. Ada sisi-sisi kehidupan para petinggi itu yang ingin mengabdi pada daerah dimana dia lahir dan besar. Sejak awal PJT berdiri sampai sekarang selalu ada pembesar negeri yang pro-bono menyisihkan waktunya untuk masuk dalam stuktur kepengurusan di PJT. Saat PJT masih wacana (waktu itu masih bernama PKB Jateng) para perintis melakukan audiensi dengan beberapa menteri dan pengusaha besar yang berasal dari Jawa Tengah. Ketika bertemu, di samping meminta masukan untuk pendirian organisasi paguyuban, juga sekaligus minta berkenan menjadi pengurus. Tentu bukan pengurus yang day to day melainkan sebagai pembina atau penasehat. Sebagian besar berkenan.

Bahkan ada menteri dari Jawa Timur pun bersedia (Haryono Suyono) krena melihat manfaat paguyuban. Di pengurusan awal PKB Jateng Periode 1995-2000 di jajaran penasehat terdapat nama Soesilo Sudarman (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan 1993-1998), Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi 1993-1998), Siswono Yudohusodo (Menteri Transmigrasi dan PPH 1993-1998), Haryono Suyono (Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan 1998-1999), Bob Hasan (Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia 1998), Sukamdani Sahid Gitosardjono (konglomerat), Prof Sayogo (intelektual).

Kemudian di jajaran pembina ada Letnan Jenderal (Purn) Suryadi Sudirja (Gubernur DKI Jakarta 1992- 1997, Mendagri 1999-2001), Mayor Jenderal (Purn) Soewardi (Gubenur Jateng 1993-1998), Brigadir Jenderal (Pur) Museno (Wakil Gubernur DKI 1991- 1997), dan Anton Sumartono (Kepala Kantor Perwakilan Pemda Tk I Jawa Tengah era 1990an). Dalam kegiatan dan acara yang digelar oleh PJT, para petinggi negara tersebut selalu berusaha menyempatkan hadir. Ketika digelar acara halal bi halal di Istora Senayan pada Maret 1996 misalnya, hadir Haryono Suyono dan Sukamdani untuk berbaur dengan masyarakat Jawa Tengah di Jadebotabek.

(Kiprah para jenderal pernah menjadi Laporan Utama majalah Borobudur)

Kehadiran para petinggi negara dan jenderal terus berlanjut sampai kepengurusan 2017-2022. Di jajaran pembina ada Jenderal TNI (Purn) Wiranto (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2016-2019), Letnan Jenderal (Purn) Munir (WaKasad 2013-2015), Erman Suparno (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015-2019), Firman Subagyo Anggota DPR-RI 2019-2024). Berikutnya di jajaran Dewan Penasehat teradapat Brigadir Jenderal (Purn) Museno dan Letnan Jenderal (Purn) Bibit Waluyo.

Beberapa jenderal yang masuk di jajaran pengurus harian PJT maupun menjadi pengurus di paguyuban kabupaten/kota di antaranya Brigadir Jenderal Pol (Purn) Markum (ketua Bidang Kerohanian dan Sosial PJT), Brigadir Jenderal Pol (Purn) Eddy Murdiyono (ketua Bidang Advokasi dan Hukum PJT), Mayor Jenderal (Purn) Hendardji Supandji (Ketua Paguyuban Wong Semarang), Marsekal Madya (Purn) Eris Herriyanto (Ketua Paguyuban Masyarakat Kudus), Irjen Pol (Purn) Suprapto (Ketua Perkumpulan Masyarakat Batang).

Beberapa pernyataan dari para jenderal yang dikutip dari majalah Borobudur edisi X Tahun 2018 di antaranya:

Markum: "Dengan menjadi pengurus PJT saya bisa menambah kawan dan relasi yang cukup banyak, bisa sharing dengan berbagai kalangan profesi yang snagat bermanfaat."

Hendardji: "Dengan aktif di paguyuban setidaknya saya bisa membantu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah, sehingga mengangkatnya menjadi provinsi yang mendunia."

Eris Herriyanto: "Yang dapat saya sumbangkan dalam kepengurusan PJT adalah pemikiran-pemikiran yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Jawa Tengah dan kemungkinan network yang sudah dijalin."

Murdiyono: "Kegiatan PJT dan paguyuban meskipun buksan organ pemerintah tetapi bisa berperan menghubungkan masyarakat ke permaintah. PJT bisa menjadi penyambung lidah rakyat masyarakat Jawa Tengah serta 35 kabupaten/kota."

Suprapto: "Saya mendengar PJT sudah lama, utamanya saya mendengar adaya PJT dari warga Batang yang difasilitasi mudik gratis. Kami berharap PJT dan Paguyuban Masyarakat Batang tidak hanya bersifat formalitas dan seremonial namun benar- benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat Jateng dan Batang."

Roadshow Jawa Tengah 

Menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupatan/kota di Jawa Tengah merupakan bagian penting dari visi dan misi PJT. Untuk itulah PJT melakukan perjalanan ke beberapa kabupaten/kota sekaligus sowan ke Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Perjalanan yang dikemas dalam program Roadshow PJT ke Jawa Tengah tersebut dihelat 16-19 September 2022. Tak kurang dari 30 pengurus PJT, pengurus paguyuban kota/kabupaten dan nara sumber bergabung menjelajah Jawa Tengah. Wilayah yang dikunjungi adalah Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kotamadya Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, dan kemudian diakhiri dengan wisata di Wonogiri.

Ide melakukan roadshow ini berawal dari keprihatinan anggota dan pengurus PJT terhadap kondisi ekonomi di daerah yang terpuruk karena pandemi Covid-19. Di sini PJT ingin sharing pengetahuan, pengalaman, sekaligus memberikan solusi tentang bagaimana keluar dari krisis akibat pandemi. Meskipun disadari bahwa PJT tidak akan menyelesaikan semua masalah, namun setidaknya turut berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi UMKM.

‘’Tujuan roadshow ini adalah memberikan penawaran solusi alternatif diberbagai bidang kegiatan, yang terkait dengan program Pemda Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah,’’ kata Frahma Alamiarso.

Jadi selain ada presentasi dari tim PJT, juga dilakukan dialog interaktif dengan jajaran Forkompinda di masing-masing kabupaten/kota. Dalam setiap kesempatan beraudiensi baik dengan bupati, walikota, maupun gubernur PJT mencoba menawarkan beberapa solusi seperti daur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat dan ramah lingkungan; memperkenalkan dan menawarkan sepeda listrik untuk dengan tujuan mengurangi bahaya polusi udara; menawarkan program pembangunan rumah bersubsidi untuk pekerja di sektor informal; menawarkan bisnis retail sekaligus menyediakan marketplace khususnya bagi pengusaha UMKM; dan pemberian bantuan hukum dan pelatihan melalui PJT Law Firm.

Kabupaten pertama yang dikunjungi adalah Kabupaten Tegal dan langsung bersilaturahmi dengan Bupati Tegal Hj Umi Azizah. Dalam kesempatan itu PJT mensosialisasikan program kerja pemerintah pusat untuk membantu warga Jawa Tengah, baik di perantauan maupun di daerah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sektor informal di bidang perumahan, pertanian, peternakan, perikanan, daur ulang sampah dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah.

Umi Azizah sangat mengapresiasi kehadiran rombongan PJT. Menurut dia, di samping membangun silaturahmi juga membawa banyak program yang bisa dikolaborasikan dengan Pemkab Tegal, bahkan apa yang dipaparkan sangat pas dengan isu strategis yang dihadapi di Kabupaten Tegal. ‘’Kita siap berkolaborasi mengatasi masalah sampah di kabupaten egal, yang tiap hari menghasilkan 500 ton sampah,’’ katanya.

 

(Rombongan PJT)

Dari Tegal, rombongan meluncur ke Pemalang. Di kota ini PJT menyerahkan bantuan berupa gerobak souvenir, rombong motor, dan freezer dari Kementerian Perdagangan yang merupakan bagian dari bantuan program pemulihan ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19. Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menerima sumbangan tersebut dan langsung diserahkan kepada tiga orang perwakilan dari UMKM Kabupaten Pemalang.

Mukti Agung memaparkan bahwa pandemi telah membuat pendapatan masyarakat turun drastis yang kemudian berimbas terhadap naiknya tingkat kemiskinan. BPS mencatat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pemalang naik dari 16,02 prsen pada 2020 menjadi 16,56 persen di 2021.

‘’Bantuan yang diberikan ini akan memberikan efek bagi pemulihan ekonomi Pemalang,’’ kata bupati Pemalang.

Berikutnya di Kabupaten Batang saat audiensi di Pendopo dengan Bupati Batang Wihaji, Frahma memaparkan bahwa dalam rombongan PJT terdapat pengusaha dari Jakarta yang ingin berkolaborasi untuk mendukung percepatan pembangunan di tengah Pandemi Covid-19. PJT juga menyiapkan teknologi aplikasi jual beli untuk meningkatkan pemasaran produk UKM maupun produk pertanian serta perkebunan, baik untuk mensuplai retail hingga grosir, dimana jual beli secara online akan lebih murah, efektif dan cepat. Di kesempatan itu Wuhaji mengatakan bahwa semangat PJT sama dengan yang dimiliki masing- masing pemerintah daerah dalam membangun Jawa Tengah. Untuk itu diharapkan ada sinergi dengan pemerintah daerah di berbagai sektor sesuai dengan karakter masing-masing daerah. ‘’Saya sangat terima kasih, semoga semuanya sukses, yang penting bisa membangun Jawa Tengah diberbagai sektor yaitu ekonomi, sosial, dan pemberdayaan,’’ ujarnya.

Di Boyolali, rombongan PJT juga diterima langsung oleh Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat. Selain menyampaikan terimakasih atas sharing pengetahuan dan pengalaman anggota PJT, Hidayat juga berharap nantinya akan ada kerjasama lebih lanjut untuk melihat kebutuhan mendesak bagi masyarakat Boyolali sekaligus bagaimana menyelesaikannya.

Sementara Leles mengapresiasi respon positif yang diberikan bupati Boyolali atas kedatangan PJT. Dia berharap kehadiran PJT berikut beberapa program yang disampaikan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan kesulitan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. ‘’UMKM Boyolali harus lebih berdaya.’’

Berikutnya di Karanganyar, rombongan PJT disambut langsung oleh Bupati Karanganyar H. Juliyatmono. Bupati sangat terkesan dengan kehadiran PJT untuk bersilaturahmi sekaligus menjalin sinergitas. Disampaikan bahwa Karanganyar sedang berproses menjadi lebih baik dalam pengelolaan wisata sekaligus menjaga semangat dalam menjaga guyub rukun dan nilai-nilai kegotongroyongan. Dari situ diharapkan ada sinergi dengan PJT.

Di pertemuan itu pula Leles menyampaikan bahwa banyak peluang yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi di daerah, termasuk di Karanganyar, dan PJT bisa turut berpartisipasi. ‘’Harapan kami ke depan, kolaborasi dengan semua pihak dapat terjalin dengan baik untuk kepentingan daerah,’’ ujar Leles. Di Magelang, rombongan PJT disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto. Pada kesempatan itu, PJT memberikan bantuan hasil sinergi anggota DPR-RI Vita Ervina dan PJT untuk bidang kehutanan dan lingkungan hidup, perikanan, pertanian, dan peternakan. Selain itu, PJT juga memaparkan mengenai penanganan limbah sampah, perumahan bersubsisi, sepeda listrik. Adi pun sempat mencoba sepeda listrik di halaman kantor bupati.

Ketika beraudiensi dengan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Leles menyampaikan bahwa tema roadshow yang Bali Deso, Mbangun Deso pada intinya adalah ingin membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. ‘’Yang pasti kami tidak mengganggu APBD dalam pemberdayaan rakyat, namun justru akan meningkatkan pendapatan daerah maupun masyarakat. Kami memberikan solusi bersama.’Ganjar menyambut baik kreativitas PJT yang dibawa dalam roadshow tersebut. Selain menjadi ajang silaturahmi, paguyuban kini berkembang pada hal yang produktif. dan paparan terkait UMKM, lingkungan hidup, marketplace akan langsung dia kordinasikan dengan dinas terkait. ‘’Intinya kami mendukung penuh upaya PJT tersebut.’’

Program roadshow sekaligus membuktikan bahawa PJT kini tidak hanya sekedar tempat kumpul, namun juga menyentuh hal konkret seperti pengembangan ekonomi kreatif. Banyak potensi yang bisa dikembangkan sehingga diharapkan ada kerjasama antara PJT dan pemerintah daerah. Melihat respon pemerintah daerah dan antusiasme anggota PJT, Frahma berhadap roadshow ini menjadi program rutin PJT. Perlu evaluasi menyeluruh seperti waktu pelaksanaan yang lebih lama sehingga semakin banyak kabupaten/kota yang dikunjungi, dan program kerja yang ditawarkan lebih bervariasi.

PJT Bicara

Kamera siap! Satu, dua, tiga, mulai… ‘’Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara PJT. Kali ini…..bla bla bla.’’

Begitu biasanya salam pembuka untuk acara talkshow yang diselenggarakan oleh PJT. Talkshow yang dikemas dalam acara ‘PJT Bicara’ tersebut menghadirkan secara berurutan 35 ketua paguyuban kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program talkshow ini sekaligus menjadi program pamungkas dari PJT di akhir kepemimpinan Leles Sudarmanto sebagai Ketua Umum PJT Periode 2017-2022.

Program talkshow yang dihelat oleh Bidang Humas PJT ini digagas oleh Leles. Berawal dari beberapa seminar yang diselenggarakan PJT bersama anggota DPD RI kemudian berlanjut kepada keinginan bahwa sudah saatnya orang-orang PJT bicara menyampaikan visi dan gagasan untuk kebaikan Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ketokohan para ketua paguyuban yang menjadi salah satu motor penggerak PJT perlu dimunculkan.

Ide tersebut kemudian dibahas dengan Frahma Alamiarso sebagai sekjen PJT dan tim humas. Hingga akhirnya sampai pada titik temu bahwa program talkshow tersebut akan dipandu secara bergantian oleh Anif Punto Utomo dan Frahma Alamiarso sebagai host. Pelaksanaan bekerjasama dengan TVLink yang sudah memiliki pengalaman dalam perekaman dan penyiaran televisi. Durasi penayangan antara 20-30 menit.

Di dalam talkshow tersebut, kepada narasumber disodorkan enam tema yakni Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wawasan Kebangsaan, Budaya dan Pelestariannya, Pengembangan Koperasi dan UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Literasi. Masing-masing narasumber dipersilakan memilih tema yang sesuai dengan bidang yang digeluti dan dikuasainya.

Salah satu tampilan program ‘PJT Bicara’ yang mebahas tentang warisan budaya. Kiri ke kanan: Anif Punto Utomo (host), Eris Herriyanto (Ketua Forum Kemunikasi Masya- rakat Kudus), dan Leles Sudarmanto (Ketua Umum PJT).

Pada tema Peningkatan PAD yang dibahas adalah mengapa di hampir seluruh kabupaten/kota jumlah PAD masih sangat kecil dibandingkan dengan APBD masing-masing daerah. Dari situ kemudian masuk ke strategi apa yang bisa dilakukan untuk menaikkan PAD sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Masing-masing daerah memiliki keunikan dan kelebihan yang bisa dijadikan andalan untuk meningkatkan PAD.

Untuk tema Wawasan Kebangsaan dititik beratkan pada bagaimana memaknai arti kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana pula wawasan kebangsaan bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. Dan tentu apa peran yang bsia dilakukan organisasi paguyuban untuk turut dalam membangun wawasan kebangsaan agar menumbuhkan kecintaan yang tak terbatas terhadap bangsa. Dalam tema Budaya dan Pelestariannya penekanannya adalah kepada bagaimana mempertahankan budaya Jawa khususnya yang adiluhung tidak tergerus oleh budaya modern. Tanpa ada gerakan cinta budaya, maka infiltrasi budaya asing akan semakin ditelan mentah-mentah oleh para generasi muda penerus bangsa. Kehadiran teknologi perlu diadopsi untuk mempertahankan budaya lokal. Dalam tema Pengembangan Koperasi dan UMKM pembahasan ditekankan kepada bagaimana koperasi dan UMKM tidak hanya dipuja-puja ketika kampanye menjelang pemilu tetapi benar-benar dikembangkan agar menjadi besar dan kuat. Lebih dari 90 persen usaha adalah UMKM sehingga jika ditangani dengan baik dan benar tentu akan memberi manfaat kepada masyarakat. Begitu pula koperasi, ada yang berhasil tetapi banyak yang berdiri dan hanya seumur jagung. Kemudian pada tema Pemberdayaan Masyarakat yang diperbidangkan lebih pada seberapa urgen pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan. Bagaimana peran pemerintah yang sudah dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Dan tentu saja peran apa yang bisa dilakukan organisasi paguyuban dalam memberdayakan masyarakat di daerah masing- masing.

Tema terakhir adalah Literasi. Bahwa bukan rahasia lagi, indeks literasi di Indonesia merupakan salah satu yang terendah di dunia. Apalagi dengan berkembangnya gadget yang secara tak langsung menurunkan minat baca seseorang. Organisasi paguyuban bisa berperan meningkatkan literasi. Terbukti beberapa paguyuban sudah mendirikan perpustakaan di pedesaan di daerah masing-masing sehingga masyarakat dan anak-anak menjadi akrab dengan buku.

Sampai deadline penulisan buku ini sudah tujuh tokoh paguyuban yang menjadi narasumber PJT Bicara. Narasumber pertama adalah Prof Sri Yunanto, Marsekal Madya TNI (Purn) Eris Herriyanto (Ketua Forum Kemunikasi Masyarakat Kudus), Mutakin (Ketua Paguyuban Wonosobo), Mayor Jenderal TNI (Purn) Hendardji Soepandji (Ketua Paguyuban Wong Semarang), Hadi Suharto (Ketua Umum Komunitas Perantau Blora-Kopra), Museno (Penasehat PJT).

Sri Yunanto dalam talkshow tersebut berbicara mengenai strategi peningkatan PAD. Di tengah kondisi pasca pandemic Covid-19, peemrintah daerah harus lebih aktif lagi dalam mencari peluang untuk menambah PAD. Sampai sekarang PAD di tiap daerah rata-rata masih relatif rendah.

Eris dalam penyampaiannya menekankan pada kuatnya kearifan lokal di Kudus, tempat dimana dia dilahirkan. Saat terjadi kerusuhan rasial pada 1998 di kota-kota besar di Indonesia, Kudus tetap aman. ‘’Kita memiliki kearifan lokal berupa toleransi yang tinggi di masyarakat. Itulah kenapa Kudus saat itu aman,’’ katanya.

Mutakin dari Wonosobo banyak menyampaikan tentang potensi wisata yang dimiliki oleh Wonosobo. Terdapat puluhan desa wisata yang perlu mendapat sentuhan tangan-tangan profesional agar potensiwisata dapat tergarap dengan baik. Menurutnya jika wisata berkembang, maka PAD pun otomatis akan naik.

Hendardji Supanji yang berbicara menganai upaya pelestarian budaya nusantara, terus mewanti-wanti agar generasi muda jangan melupakan budaya yang dimilki bangsa sendiri. Dia ceritakan, sudah berkeliling ke seluruh Indonesia dan meyakini bahwa Indonesia memliki kebudayaan yang beragam yang harus dilestarikan. Untuk itu pula, Hendardji sering membawa tim kesenian ke berbagai negara untuk memperkenalkan budaya nusantara.

Dari Blora, Hadi Suharto meyakini bahwa jika koperasi dikelola dengan baik akan mapu mensejahterakan anggota. Komunitas yang dipimpinnya sudah membuktikan dengan didirikannya koperasi yang berbasis digital. Meskipun masih berskala kecil, namun potensi ke depan akan berkembang melalui digitalisasi koperasi yang akan merengkuh anggota bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga perantau di luar negeri.

Museno yang pernah menjadi ketua PJT, menyampaikan perlunya pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah.